Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Prancis mengerahkan 70.000 personel keamanan untuk mengawal gelombang demonstrasi yang dipicu persoalan pendidikan dan kenaikan biaya hidup, sementara pembatasan lokasi aksi menuai kritik kelompok hak asasi manusia.
PARIS – Pembatasan lokasi demonstrasi di sejumlah kota Prancis menjadi sorotan menjelang gelombang unjuk rasa lanjutan pada Sabtu (24/10/2026). Pemerintah Prancis menyiapkan 70.000 personel keamanan untuk mengawal aksi yang berawal dari protes pelajar terhadap kondisi pendidikan dan berkembang menjadi gerakan yang turut dipicu kenaikan biaya hidup.
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan pengerahan personel tersebut dilakukan untuk menghadapi demonstrasi yang diperkirakan berlangsung di berbagai wilayah. “Sekitar 70 ribu personel keamanan akan dikerahkan pada hari Sabtu,” ujarnya dalam konferensi pers di Paris, Jumat (23/10/2026), sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Sabtu, (24/10/2026).
Selain menambah pengamanan, otoritas setempat memberlakukan pembatasan terhadap lokasi demonstrasi. Di Orleans, sekitar 20.000 hingga 30.000 orang diperkirakan akan turun ke jalan, tetapi aksi dilarang berlangsung di pusat kota. Ketentuan serupa diterapkan di Lyon.
Sementara itu, di Paris, peserta demonstrasi hanya diperbolehkan berpawai melalui rute terbatas yang menghubungkan alun-alun Bastille dan Nation di bagian timur kota. Pembatasan tersebut memicu kritik dari kelompok pemerhati hak asasi manusia yang menilai pendekatan keamanan pemerintah berisiko membatasi kebebasan berkumpul.
Amnesty International mengecam kebijakan tersebut sebagai ‘kemerosotan menuju praktik otoriter’. Organisasi itu juga menilai langkah pembatasan dan pengerahan aparat berpotensi meningkatkan risiko bentrokan, alih-alih memastikan demonstrasi berlangsung aman.
Peneliti senior Human Rights Watch, Eva Cosse, menegaskan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat.
“Di negara yang diatur oleh supremasi hukum, polisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa demonstrasi dapat berlangsung secara damai dan aman, serta melindungi masyarakat dari kekerasan,” ujar Cosse.
Gelombang protes tersebut bermula dari aksi ribuan pelajar yang mempersoalkan kondisi pendidikan di Prancis. Gerakan itu kemudian meluas, seiring meningkatnya kemarahan masyarakat terhadap biaya hidup yang semakin membebani.
Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya bertemu dengan perwakilan pelajar pada Jumat (23/10/2026). Namun, para pelajar meninggalkan pertemuan dan menyerukan agar aksi terus berlanjut sampai pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjawab tuntutan mereka.
Ketegangan juga dipengaruhi kerusuhan yang terjadi pada Sabtu pekan sebelumnya. Aksi tersebut diwarnai penjarahan, pembakaran, dan perusakan sejumlah fasilitas. Sebanyak 217 orang ditangkap, dengan sekitar separuh di antaranya diduga terlibat penjarahan.
Macron menuding kelompok sayap kiri ekstrem berada di balik kerusuhan tersebut dan berupaya menjatuhkan republik. Namun, di tengah meningkatnya pengerahan aparat dan pembatasan demonstrasi, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga ketertiban sekaligus menjamin kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai. []
Redaksi 03
