Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Inflasi Balikpapan mencapai 0,15 persen, sedangkan PPU mengalami deflasi 0,18 persen pada Oktober 2026, mendorong Bank Indonesia dan pemerintah daerah memperkuat stabilisasi harga serta kerja sama pasokan pangan.
BALIKPAPAN – Perkembangan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menunjukkan tren berbeda pada Oktober 2026. Balikpapan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,15 persen, sedangkan PPU mengalami deflasi 0,18 persen. Perbedaan tersebut dipengaruhi kenaikan harga komoditas hortikultura dan tarif angkutan udara di Balikpapan, sementara penurunan harga ikan, daging ayam ras, serta bawang menjadi faktor utama deflasi di PPU.
Berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Balikpapan meningkat dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 0,08 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm). Sebaliknya, PPU mengalami deflasi setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi sebesar 0,56 persen.
Meski bergerak berbeda secara bulanan, inflasi tahunan kedua wilayah justru mengalami peningkatan. Inflasi Balikpapan mencapai 4,06 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), naik dari 3,93 persen pada September 2026.
Sementara itu, inflasi tahunan PPU meningkat dari 4,18 persen menjadi 4,50 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi gabungan empat kabupaten/kota IHK di Kaltim sebesar 4,04 persen dan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen.
Adapun inflasi tahun kalender atau year-to-date (ytd) hingga Oktober 2026 mencapai 2,71 persen di Balikpapan dan 3,92 persen di PPU.
Kenaikan inflasi Balikpapan terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,06 poin persentase. Lima komoditas utama penyumbang inflasi meliputi sawi hijau, jagung manis, kacang panjang, tomat, dan angkutan udara.
Kenaikan harga sawi hijau dan kacang panjang dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani lokal di Balikpapan dan wilayah sekitarnya. Kondisi cuaca yang dikaitkan dengan fenomena El Niño turut memengaruhi produksi pertanian.
Sementara itu, harga jagung manis dan tomat meningkat akibat menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, di tengah permintaan masyarakat yang masih kuat.
Selain komoditas pangan, kenaikan tarif angkutan udara turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Kondisi tersebut sejalan dengan pemberlakuan kembali biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge maksimal 40 persen dari tarif batas atas mulai 1 Oktober 2026, serta rata-rata harga bahan bakar pesawat atau avtur yang disebut mencapai Rp23.315 per liter.
Di sisi lain, penurunan harga sejumlah komoditas membantu menahan tekanan inflasi Balikpapan. Lima komoditas utama penyumbang deflasi meliputi ikan layang, ikan tongkol, emas perhiasan, semangka, dan bayam.
Harga ikan layang dan tongkol menurun seiring meningkatnya hasil tangkapan nelayan setelah kondisi gelombang laut kembali relatif normal. Peningkatan pasokan semangka dari Pulau Jawa serta bayam dari petani lokal dan luar daerah turut mendorong penurunan harga.
Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan dikaitkan dengan pelemahan harga emas global dan perubahan preferensi investasi sebagian pelaku pasar.
Berbeda dengan Balikpapan, PPU mencatat deflasi bulanan sebesar 0,18 persen pada Oktober 2026. Penurunan harga terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil deflasi sebesar 0,24 poin persentase.
Lima komoditas utama penyumbang deflasi adalah ikan tongkol, ikan layang, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih.
Penurunan harga ikan terjadi seiring membaiknya kondisi perairan dibandingkan periode gelombang tinggi pada Agustus 2026. Kondisi tersebut meningkatkan aktivitas penangkapan ikan dan memperbesar pasokan dari nelayan lokal.
Harga daging ayam ras juga menurun akibat meningkatnya produksi peternak, sementara permintaan masyarakat relatif stabil.
Adapun penurunan harga bawang merah didukung meningkatnya frekuensi operasi pasar hingga tingkat kelurahan, kecukupan stok, serta kelancaran distribusi dari Jawa dan Sulawesi. Sementara itu, penurunan harga bawang putih didukung tingginya pasokan impor.
Kendati mengalami deflasi secara keseluruhan, sejumlah komoditas pangan di PPU masih mengalami kenaikan harga, antara lain tomat, kacang panjang, sawi hijau, cabai merah, dan cabai rawit.
Kenaikan harga tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan pasokan dari daerah penghasil akibat kondisi cuaca yang mengganggu produksi pertanian.
Menghadapi perkembangan harga tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan bahan pangan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, serta operasi pasar secara tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran (3T).
Sepanjang Oktober 2026, TPID Balikpapan melaksanakan GPM secara berkala melalui kerja sama dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Kegiatan bersama Bulog berlangsung empat kali seminggu, sedangkan kegiatan yang diinisiasi Bulog dilaksanakan lima kali seminggu.
Program stabilisasi harga juga diperkuat melalui GPM dan operasi pasar liquefied petroleum gas (LPG) atau gas minyak cair bersubsidi kemasan tiga kilogram pada 21–23 Oktober 2026 dalam rangka Hari Pangan Sedunia.
Selain itu, Balikpapan menggelar pasar murah keliling di kawasan permukiman, Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali (GESIT) Sembako Murah pada 13–31 Oktober 2026, serta mengoptimalkan Kios Penyeimbang Manuntung di Pasar Klandasan dan Pasar Pandan Sari.
Di PPU, kegiatan GPM dilaksanakan pada 15 dan 21 Oktober 2026, disertai operasi pasar kebutuhan pokok dan LPG tiga kilogram pada 14–15 Oktober 2026.
Langkah pengendalian inflasi juga menyasar peningkatan produksi pangan lokal. Di Balikpapan, pemerintah mendukung penyebaran bibit hortikultura. Sementara itu, Kabupaten Paser mengembangkan kawasan tanaman cabai seluas 10 hektare dengan dukungan Kementerian Pertanian.
Dari sisi distribusi, koordinasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga pada 1 Oktober 2026. Penguatan stabilisasi harga pangan juga dibahas melalui rapat koordinasi pada 14 Oktober 2026.
Selain stabilisasi harga melalui operasi pasar, KPwBI Balikpapan bersama TPID Balikpapan, PPU, dan Paser mendorong perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk memperkuat ketahanan pasokan pangan.
Penjajakan kerja sama dilakukan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada 16 Oktober 2026. Kerja sama tersebut direncanakan memasuki tahap finalisasi pada akhir November 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak fenomena El Niño yang berpotensi berlanjut hingga awal 2027 dan memengaruhi produksi pangan akibat keterbatasan air, keterlambatan masa tanam, serta risiko gagal panen.
Ketergantungan pasokan pangan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian karena biaya logistik berpotensi meningkat apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia.
Risiko lainnya berasal dari peningkatan kebutuhan BBM dan LPG serta bertambahnya permintaan bahan pangan seiring perluasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada triwulan IV 2026.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, KPwBI Balikpapan bersama TPID terus memperkuat koordinasi pemantauan harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan penguatan produksi pangan lokal.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen dengan deviasi satu poin persentase, atau dalam rentang 1,5–3,5 persen.
Penguatan KAD dengan Enrekang dan Bulukumba juga menjadi bagian dari pelaksanaan peta jalan atau roadmap pengendalian inflasi daerah periode 2025–2027, sehingga ketahanan pasokan pangan di Balikpapan, PPU, dan Paser dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. []
Penulis: Irwanto S | Penyunting: Nursiah
