Menaker Yassierli Dorong Produktivitas Perusahaan Sesuai Pasar

Kemnaker mengevaluasi pendampingan produktivitas terhadap 20 perusahaan dengan menekankan kualitas produk, kebutuhan pasar, dan strategi 4P+1M sebagai dasar perluasan program pada 2027.

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa peningkatan produktivitas perusahaan harus diiringi kemampuan menghasilkan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal tersebut menjadi perhatian utama dalam evaluasi program pendampingan produktivitas yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhadap 20 perusahaan sejak September 2026.

Penegasan itu disampaikan Yassierli dalam kegiatan Evaluasi Pendampingan Peningkatan Produktivitas di Jakarta, Selasa (03/11/2026). Program tersebut merupakan proyek percontohan (pilot project) Kemnaker untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan daya saing perusahaan melalui pendampingan yang terstruktur.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut, sejumlah perusahaan peserta memaparkan perkembangan hasil pendampingan selama dua bulan terakhir. Hasil evaluasi menjadi bahan penilaian efektivitas program sebelum diperluas ke lebih banyak perusahaan.

Yassierli menjelaskan, peningkatan produktivitas tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan proses produksi di lingkungan perusahaan. Menurutnya, perusahaan juga harus memperhatikan keterkaitan antara kapasitas produksi, kualitas produk, kompetensi tenaga kerja, kebijakan internal, dan strategi pemasaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemnaker mendorong penerapan pendekatan 4P+1M yang mencakup proses kerja (process), kualitas produk (product), sumber daya manusia (people), kebijakan perusahaan (policy), serta pemasaran (marketing).

Dari kelima komponen tersebut, Yassierli menilai kemampuan memahami kebutuhan pasar menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan peningkatan produktivitas. Perusahaan tidak cukup hanya meningkatkan jumlah produksi apabila produk yang dihasilkan tidak memiliki permintaan pasar yang memadai.

“Peningkatan produktivitas ini tidak akan berdampak nyata jika pasarnya tidak mampu menyerap produk tersebut,” ujarnya.

Menurut Yassierli, peningkatan produktivitas harus memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur, baik melalui perbaikan proses kerja, peningkatan kualitas produk, maupun kemampuan perusahaan memperluas jangkauan pasar.

Oleh karena itu, program pendampingan harus dilaksanakan secara terstruktur dan disertai evaluasi agar dampaknya terhadap kinerja perusahaan dapat diketahui secara jelas.

Ia menambahkan, keberhasilan proyek percontohan yang saat ini melibatkan 20 perusahaan akan menjadi pertimbangan Kemnaker untuk memperluas program pendampingan pada 2027.

“Jika saat ini pendampingan baru menjangkau puluhan perusahaan, ke depannya program tersebut harus mencakup ribuan bahkan ratusan ribu perusahaan,” ujar Yassierli.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menjelaskan bahwa pendampingan produktivitas perusahaan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat permintaan tenaga kerja (demand) di sektor industri dan dunia usaha.

Strategi tersebut dijalankan bersamaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan program pemagangan. Kedua pendekatan itu diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia.

“Jadi, kita melakukan intervensi dari sisi supply melalui pelatihan vokasi dan pemagangan, kemudian dari sisi demand melalui peningkatan produktivitas perusahaan,” kata Darmawansyah.

Melalui penguatan produktivitas perusahaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, Kemnaker berharap dunia usaha mampu menghasilkan produk yang lebih kompetitif, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat daya saing industri nasional.

Keberhasilan program pendampingan tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan kebijakan produktivitas yang menjangkau lebih banyak perusahaan sehingga pertumbuhan usaha dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tenaga kerja dan perekonomian nasional. []

Redaksi