Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Disnakertrans Kutim memfokuskan program transmigrasi pada pola swakarsa atau perpindahan penduduk lokal, sementara usulan pengembangan lokasi di Kawasan Transmigrasi Kaliorang dan wilayah lainnya harus melalui mekanisme pemerintah pusat.
KUTAI TIMUR – Program transmigrasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), kini lebih diarahkan pada pola transmigrasi swakarsa atau perpindahan penduduk lokal, bukan lagi mendatangkan warga dari luar daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim menyebut pengembangan lokasi transmigrasi tetap harus melalui mekanisme pengusulan kepada Kementerian Transmigrasi sebelum dapat dilaksanakan.
Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Sulisman, mengatakan perubahan pola tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program transmigrasi di daerah. Pemerintah daerah kini lebih berfokus pada pengembangan kawasan dan penataan perpindahan penduduk lokal sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang ada sekarang kan transmigrasi swakarsa atau transmigrasi lokal saja, yang ada di Kutai Timur,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Sulisman, Kutim memiliki Kawasan Transmigrasi Kaliorang yang menjadi salah satu wilayah pengembangan transmigrasi di Kaltim. Kawasan tersebut mencakup sejumlah kecamatan, antara lain Kaliorang, Sangkulirang, dan Kaubun.
Ia menjelaskan, kawasan transmigrasi di Kaltim tidak hanya terdapat di Kutim, tetapi juga di Kabupaten Paser. Kedua wilayah tersebut memiliki kawasan yang ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan program transmigrasi.
“Kalau transmigrasi, di Kalimantan Timur ada dua yang masuk dalam kawasan transmigrasi. Di Kutai Timur itu Kawasan Transmigrasi Kaliorang, satunya di Paser,” kata Sulisman.
Keberadaan Kawasan Transmigrasi Kaliorang menjadi bagian dari pengembangan wilayah yang berkaitan dengan penyelenggaraan program transmigrasi di Kutim. Sementara itu, perpindahan penduduk ke wilayah di luar kawasan transmigrasi memiliki penggolongan tersendiri dalam penjelasan Sulisman.
Dalam pelaksanaan program saat ini, Disnakertrans Kutim telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang berpotensi diusulkan sebagai lokasi pengembangan transmigrasi lokal. Namun, usulan tersebut belum dapat langsung ditindaklanjuti menjadi kegiatan penempatan penduduk.
Sulisman menjelaskan, setiap rencana pengembangan lokasi harus melalui tahapan pengajuan kepada pemerintah pusat. Kementerian Transmigrasi menjadi instansi yang menerima dan memproses usulan sesuai ketentuan penyelenggaraan program.
“Harus diusulkan dulu ke Kementerian Transmigrasi,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan dan menyampaikan usulan lokasi, sedangkan tindak lanjutnya bergantung pada proses administrasi dan kebijakan pemerintah pusat.
Pengusulan lokasi menjadi tahapan penting untuk memastikan rencana pengembangan transmigrasi dapat diproses sesuai persyaratan. Karena itu, wilayah yang telah diusulkan belum dapat dinyatakan sebagai lokasi pelaksanaan program sebelum memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan. Di sisi lain, Disnakertrans Kutim masih perlu melengkapi data teknis terkait penyelenggaraan transmigrasi, terutama jumlah warga transmigran dan luas Kawasan Transmigrasi Kaliorang.
Sulisman mengakui bahwa data rinci tersebut belum dapat dipastikan saat wawancara berlangsung. Ia menyatakan akan meminta informasi kepada staf yang menangani bidang teknis agar keterangan mengenai jumlah penduduk dan luasan kawasan dapat disampaikan secara akurat.
Kelengkapan data tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kawasan transmigrasi dan kebutuhan pengembangannya. Informasi mengenai jumlah penduduk, cakupan wilayah, serta ketersediaan lahan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program.
Melalui pengembangan transmigrasi lokal, Disnakertrans Kutim diharapkan dapat memperkuat perencanaan kawasan dan mendukung penataan penduduk sesuai potensi wilayah. Pelaksanaannya tetap bergantung pada kelengkapan usulan, kejelasan data teknis, serta tindak lanjut Kementerian Transmigrasi agar program dapat berjalan sesuai ketentuan. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
