Balikpapan Siapkan Lima Pos Pantau Lalu Lintas pada 2027

Dishub Balikpapan mengusulkan pembangunan lima pos pantau lalu lintas pada 2027 melalui dukungan APBD dan CSR untuk memperluas pengawasan, menertibkan parkir liar, serta mempercepat penanganan pelanggaran kendaraan.

BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan berencana membangun lima pos pantau lalu lintas baru pada 2027 untuk memperluas jangkauan pengawasan dan mempercepat penanganan pelanggaran di sejumlah ruas jalan. Penambahan fasilitas tersebut dinilai mendesak karena Balikpapan saat ini baru memiliki dua pos pantau, sementara aktivitas kendaraan di berbagai kawasan terus berkembang.

Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan keterbatasan fasilitas pengawasan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan pos pantau. Keberadaan pos baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan serta mendukung kelancaran arus kendaraan.

“Kami baru memiliki dua pos pantau, yaitu di Pattimura dan juga Kelok 13. Kami rasa itu masih sangat kurang,” ujarnya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Rabu (11/11/2026).

Dalam rencana pengembangan tersebut, Dishub Balikpapan telah mengidentifikasi sejumlah kawasan yang membutuhkan pengawasan lebih intensif, antara lain Pos 10, Projakal, dan Batakan. Lokasi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan penempatan fasilitas berdasarkan aktivitas kendaraan dan kebutuhan pengendalian lalu lintas.

Selain ketiga kawasan itu, sejumlah titik lain yang turut menjadi perhatian meliputi gerbang Tol Kilometer 1 Batakan, Balikpapan Baru, Jalan MT Haryono di sekitar Dapur Mantul, serta kawasan Kebun Sayur. Penentuan lokasi pembangunan nantinya akan mempertimbangkan skala prioritas dan kesiapan masing-masing kawasan.

Khusus kawasan Pos 10, Dishub Balikpapan berencana memanfaatkan area bekas akses masuk yang telah dialihkan setelah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membangun jalur baru. Namun, pemanfaatan lokasi tersebut masih memerlukan koordinasi karena berkaitan dengan kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Dishub Balikpapan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membahas penyediaan area pengganti yang dapat mempertahankan fungsi RTH. Langkah tersebut diperlukan agar rencana pembangunan fasilitas pengawasan tidak mengabaikan ketentuan pemanfaatan ruang.

Sementara itu, kawasan Projakal menjadi perhatian karena aktivitas kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta yang membutuhkan pemantauan. Kawasan Batakan juga masuk dalam rencana pengembangan fasilitas pengawasan lalu lintas.

Fadli menjelaskan, setiap pos pantau direncanakan memiliki ukuran sekitar 4 x 6 meter. Fasilitas tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat petugas berjaga, tetapi juga mendukung kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penanganan pelanggaran lalu lintas.

Pos pantau juga direncanakan menjadi lokasi penempatan kendaraan derek serta terhubung dengan perangkat pengeras suara atau announcer di sejumlah ruas jalan. Melalui fasilitas tersebut, petugas dapat memberikan peringatan kepada pengguna jalan, termasuk pengendara yang melakukan parkir liar atau melanggar rambu lalu lintas.

“Pos pantau ini juga akan menjadi tempat untuk penindakan bagi pengendara roda dua dan roda empat yang melanggar rambu lalu lintas,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Dishub Balikpapan berencana melibatkan unsur kepolisian melalui skema bantuan kendali operasi (BKO). Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi petugas dalam melakukan pemantauan dan penanganan pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan lima pos pantau diusulkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Meski telah menjadi bagian dari usulan anggaran 2027, Fadli belum dapat memastikan besaran dana yang akan dialokasikan. Kepastian pembiayaan masih menunggu proses pembahasan dan persetujuan anggaran.

Apabila rencana tersebut terealisasi, jumlah pos pantau lalu lintas di Balikpapan akan bertambah dari dua menjadi tujuh unit. Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan koordinasi petugas, serta mempercepat respons terhadap pelanggaran dan gangguan kelancaran lalu lintas di berbagai kawasan kota. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah