Parkir Elektronik Ditargetkan Dongkrak PAD, Tiga Aset Balikpapan Disiapkan

Dishub Balikpapan menyiapkan penerapan pembayaran parkir berbasis QRIS dan gerbang elektronik di Gedung Kesenian, BSCC Dome, serta Stadion Batakan guna meningkatkan transparansi retribusi dan menekan potensi kebocoran PAD.

BALIKPAPAN – Tiga aset Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), disiapkan menjadi lokasi penerapan sistem parkir elektronik berbasis pembayaran nontunai. Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan akan mengintegrasikan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan gerbang parkir elektronik (parking gate) untuk meningkatkan transparansi penerimaan retribusi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Ketiga aset tersebut meliputi Gedung Kesenian, Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, dan Stadion Batakan. Penerapan sistem ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membenahi pengelolaan parkir melalui pencatatan transaksi secara digital.

Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPRD), sejumlah lembaga teknis, perbankan, serta Bank Indonesia (BI) untuk mematangkan persiapan penerapan sistem tersebut.

Menurutnya, perubahan sistem pembayaran dari manual menjadi digital tidak hanya bertujuan mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah dan mengurangi praktik pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan.

“Elektronifikasi, perubahan dari manual ke digitalisasi tentunya adalah salah satu langkah upaya Wali Kota Balikpapan untuk mengurangi kebocoran PAD, menghindari pungli, dan menghindari jukir-jukir liar,” ujarnya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Rabu (11/11/2026).

Melalui sistem pembayaran elektronik, setiap transaksi parkir diharapkan dapat tercatat secara lebih transparan. Penerimaan dari layanan tersebut juga ditargetkan masuk ke rekening penerimaan daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam.

Pencatatan digital diharapkan mempermudah proses pengawasan dan pencocokan penerimaan parkir dengan transaksi yang dilakukan masyarakat. Dengan demikian, potensi selisih antara pembayaran pengguna jasa dan penerimaan yang dilaporkan dapat diminimalkan.

Sebagai tahap awal, Dishub Balikpapan menjadwalkan uji coba pembayaran parkir digital bertepatan dengan kegiatan Gebyar Pajak pada 22 November 2026. Kegiatan tersebut direncanakan menghadirkan grup musik Kahitna dan menjadi kesempatan untuk menguji kesiapan pelayanan parkir bagi pengunjung.

Fadli menyebutkan, sekitar 4.000 tiket kegiatan tersebut telah terjual. Jumlah itu menjadi salah satu pertimbangan dalam mempersiapkan pengaturan kendaraan yang datang ke lokasi acara. Untuk mendukung kelancaran pelayanan, Dishub menyiapkan pemisahan area parkir kendaraan roda dua dan roda empat. Pengaturan tersebut diharapkan membantu petugas mengelola kendaraan pengunjung sekaligus mendukung pelaksanaan uji coba pembayaran digital.

Dalam penyediaan layanan transaksi, Dishub Balikpapan juga mengembangkan kerja sama dengan sektor perbankan. Setelah sebelumnya menjalin kerja sama dengan Bankaltimtara, pihaknya menjajaki dukungan Bank Mandiri untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pengembangan pembayaran nontunai sebenarnya telah dimulai sebelum rencana penerapan sistem di tiga aset pemerintah. Pada Januari 2026, Dishub Balikpapan meluncurkan elektronifikasi parkir di kawasan Balikpapan Permai.

Program tersebut memanfaatkan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang diserahkan kepada juru parkir (jukir) binaan Dishub untuk melayani pembayaran menggunakan QRIS. Penggunaan EDC menjadi salah satu langkah awal pembenahan transaksi parkir tepi jalan umum. Melalui pembayaran nontunai, pengawasan penerimaan retribusi diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib dan transparan.

Sementara itu, pengembangan parking gate pada tiga aset Pemkot Balikpapan diarahkan untuk mendukung pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar dari kawasan parkir. Integrasi fasilitas tersebut dengan pembayaran digital diharapkan meningkatkan ketertiban pengelolaan serta mempermudah pemantauan transaksi.

Fadli menilai pemanfaatan aset pemerintah untuk kegiatan seni, olahraga, hiburan, dan aktivitas masyarakat memiliki peluang untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah apabila didukung sistem pengelolaan parkir yang tertib.

“Semoga pemanfaatan daripada aset Pemerintah Kota ini juga menjadi titik potensi retribusi baru bagi Pemerintah Kota Balikpapan,” pungkasnya.

Melalui penerapan QRIS dan pengembangan fasilitas parkir elektronik, Dishub Balikpapan berharap pengelolaan parkir di aset pemerintah semakin transparan, mudah diawasi, dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Pembenahan tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengurangi potensi pungutan liar dalam penyelenggaraan layanan parkir. []

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah