Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Wawali Pontianak Bahasan meminta Bapperida memperkuat pendampingan dan evaluasi agar inovasi perangkat daerah tidak sekadar mengejar penghargaan, tetapi berkelanjutan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak didorong memperkuat pembinaan dan evaluasi inovasi agar berbagai terobosan pelayanan publik tidak berhenti setelah mendapat penghargaan atau mengikuti kompetisi. Keberlanjutan program menjadi perhatian utama dalam upaya membangun budaya kerja inovatif di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Wakil Wali Kota (Wawali) Pontianak Bahasan menilai, inovasi pemerintahan harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, setiap gagasan yang dikembangkan perangkat daerah perlu mendapat pendampingan, pengukuran manfaat, serta evaluasi agar dapat terus diterapkan dalam sistem kerja pemerintahan.
“Inovasi tidak harus selalu sesuatu yang besar atau membutuhkan anggaran yang tinggi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadirkan cara kerja yang lebih efektif, mempermudah pelayanan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bahasan menekankan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), terutama Bidang Riset dan Inovasi Daerah, harus mengambil peran lebih aktif dalam menggerakkan pengembangan inovasi. Tugasnya tidak sebatas menghimpun dan mendokumentasikan program dari OPD, tetapi juga memberikan pendampingan serta memastikan setiap inovasi berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, salah satu tantangan pemerintah daerah adalah mempertahankan program yang telah dirintis agar tidak berhenti di tengah jalan. Gagasan yang awalnya menjadi terobosan perlu diperkuat melalui mekanisme pembinaan yang terarah, mulai dari identifikasi potensi, pendampingan pengembangan, pengukuran manfaat, hingga evaluasi keberlanjutan.
“Inovasi jangan hanya muncul ketika ada perlombaan atau penilaian. Setelah mendapatkan penghargaan, programnya harus tetap berjalan. Bahkan, kalau terbukti efektif, bisa dikembangkan dan diterapkan di OPD lain,” tegasnya.
Ia menjelaskan, peluang menghadirkan inovasi terbuka bagi seluruh perangkat daerah. Bentuknya tidak harus berupa aplikasi digital atau program dengan anggaran besar, tetapi dapat dimulai dari penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi kerja, hingga perbaikan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Bahasan dalam agenda Gelar Orientasi dan Apresiasi Inovasi Kalimantan Barat (Kalbar) 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026). Kegiatan itu dirangkai dengan penandatanganan komitmen antara Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Gubernur serta bupati dan wali kota se-Kalbar, disertai pemberian plakat komitmen inovasi daerah.
Bahasan menyambut baik komitmen bersama tersebut karena dinilai dapat memperkuat ekosistem inovasi antarpemerintah daerah. Kerja sama itu diharapkan membuka ruang pendampingan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pertukaran praktik baik dalam pengembangan pelayanan publik, sebagaimana diberitakan Prokopim, Rabu, (11/11/2026).
“Kita ingin seluruh perangkat daerah memiliki semangat berinovasi. Bapperida harus mampu menggerakkan, membina, dan menjaga kesinambungan inovasi tersebut, sehingga tidak bergantung pada pergantian pejabat atau pelaksana program,” ungkapnya.
Ia berharap komitmen inovasi daerah dapat mendorong terbentuknya budaya kerja yang kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan keberlanjutan program dan manfaat nyata bagi masyarakat yang harus menjadi tolok ukur keberhasilan inovasi pemerintahan. []
Redaksi 03
