Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Dishub Balikpapan memperketat persyaratan fasilitas parkir tempat usaha, menindaklanjuti pelanggaran yang mengganggu lalu lintas, serta menyiapkan pemasangan marka dan rambu parkir baru pada 2027.
BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), memperketat pengawasan pemenuhan fasilitas parkir bagi pelaku usaha menyusul masih ditemukannya kendaraan pengunjung yang menggunakan bahu hingga badan jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi hambatan lalu lintas sekaligus memastikan pertumbuhan kegiatan usaha tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan setiap tempat usaha harus memperhatikan kelengkapan perizinan serta ketersediaan fasilitas parkir sesuai kapasitas kegiatan usahanya.
Selain Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelaku usaha juga diminta memenuhi ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) atau rekomendasi teknis (rekomtek) sesuai persyaratan yang berlaku.
“Kita sudah akan mewajibkan bukan hanya PBG saja, tetapi Andalalin ataupun rekomtek itu wajib dimiliki oleh setiap tempat usaha,” ujarnya saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Fadli, pemenuhan persyaratan tersebut berkaitan dengan upaya memastikan aktivitas tempat usaha tidak menimbulkan persoalan lalu lintas, terutama akibat kendaraan pengunjung yang tidak tertampung di area parkir.
Karena itu, penyediaan Satuan Ruang Parkir (SRP) perlu disesuaikan dengan jumlah pengunjung maupun kapasitas tempat usaha. Ketersediaan ruang parkir yang memadai diharapkan dapat mencegah kendaraan menggunakan badan jalan yang diperuntukkan bagi kelancaran arus lalu lintas.
Fadli mencontohkan sejumlah tempat usaha di kawasan Balikpapan Baru, seperti La Gran dan JJS, yang disebut telah menyediakan sekitar 100 SRP sesuai kapasitas tempat duduk. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi salah satu contoh penyesuaian kebutuhan parkir dengan aktivitas usaha. Menurut Dishub, aspek ini perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan agar operasional tempat usaha tidak menimbulkan hambatan bagi pengguna jalan lainnya.
Persoalan keterbatasan ruang parkir sebelumnya juga telah menjadi perhatian Dishub Balikpapan. Sedikitnya 12 pelaku usaha pernah menerima surat peringatan karena aktivitas parkir pengunjung dinilai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Para pelaku usaha tersebut diberikan waktu 30 hari untuk melakukan pembenahan, terutama terkait penyediaan lahan parkir yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha.
Salah satu lokasi yang mendapat perhatian adalah Toko Andalas di kawasan Simpang Balikpapan Baru. Letaknya yang berdekatan dengan lampu lalu lintas dinilai berpotensi memicu kemacetan apabila kendaraan pengunjung memanfaatkan ruang di sekitar persimpangan untuk parkir.
Dishub telah menyarankan pengelola tempat usaha tersebut mencari lahan tambahan sebagai kantong parkir. Pemanfaatan lahan kosong di sekitar kawasan menjadi salah satu alternatif yang disampaikan untuk mengurangi potensi hambatan lalu lintas.
Selain meningkatkan pengawasan terhadap tempat usaha, Dishub Balikpapan juga melakukan penataan fasilitas parkir di sejumlah kawasan pasar. Pengukuran kebutuhan ruang parkir telah dilaksanakan sebagai dasar perencanaan penempatan marka dan rambu lalu lintas.
Hasil pendataan tersebut direncanakan ditindaklanjuti melalui pemasangan marka dan rambu baru pada tahun anggaran 2027. Penataan ini mencakup pemberian petunjuk mengenai lokasi parkir kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk area parkir di tepi jalan umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
“Jadi, ternyata di Dinas Perhubungan tidak hanya membutuhkan rambu untuk larangan parkir dan larangan berhenti, tetapi kita juga butuh rambu untuk memberikan penjelasan tempat parkir bagi roda dua dan roda empat,” jelasnya.
Fadli menilai keberadaan rambu petunjuk parkir diperlukan agar pengendara dapat mengetahui lokasi yang diperbolehkan untuk memarkirkan kendaraan. Dengan demikian, penataan parkir tidak hanya mengandalkan larangan, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai fasilitas yang tersedia.
Di sisi lain, Dishub Balikpapan turut menyiapkan perluasan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Salah satu koridor yang direncanakan masuk dalam penataan tersebut adalah ruas Simpang Beruang Madu hingga Simpang Wika.
Perluasan KTL menjadi bagian dari upaya meningkatkan keteraturan penggunaan ruang jalan, termasuk pengawasan terhadap aktivitas parkir yang berpotensi menghambat pergerakan kendaraan.
Melalui pengetatan persyaratan tempat usaha, penyediaan fasilitas parkir, pemasangan rambu, serta perluasan kawasan tertib lalu lintas, Dishub Balikpapan berupaya menciptakan keseimbangan antara perkembangan kegiatan ekonomi dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Penataan tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi kemacetan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mendorong pelaku usaha lebih bertanggung jawab terhadap dampak lalu lintas yang ditimbulkan kegiatan usahanya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
