Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Kukar memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan melalui penganggaran tenaga kesehatan desa, pemenuhan dokter puskesmas, serta pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak.
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan dokter di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pengoperasian rumah sakit rujukan, serta penganggaran satu perawat dan satu bidan untuk setiap desa. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelayanan kesehatan daerah dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk memastikan masyarakat di wilayah kecamatan dan desa memperoleh pelayanan yang memadai.
Menurutnya, keterbatasan jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi salah satu alasan pemerintah daerah menyiapkan dukungan tenaga kesehatan tambahan di tingkat desa.
“Kita sadar bahwa ASN dan PPPK saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Karena itu, di masing-masing desa kita anggarkan satu perawat dan satu bidan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” jelasnya di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Selain menyiapkan tenaga kesehatan desa, Pemkab Kukar juga melakukan pembenahan pelayanan kesehatan dasar melalui pemenuhan kebutuhan dokter di sejumlah puskesmas.
Aulia mengungkapkan, Puskesmas Muara Wis dan Tabang sebelumnya mengalami kekosongan tenaga dokter. Kondisi tersebut kini telah ditangani sehingga pelayanan kesehatan di kedua fasilitas itu dapat didukung oleh tenaga medis yang dibutuhkan.
“Kemarin Puskesmas Muara Wis dan Tabang itu dokternya tidak ada. Tapi hari ini sudah terpenuhi dan kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga kontinuitas para petugas kesehatan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Pemenuhan tenaga dokter tersebut menjadi salah satu langkah Pemkab Kukar dalam menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan dasar. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan keberadaan tenaga medis dapat dipertahankan agar masyarakat tidak kembali menghadapi keterbatasan pelayanan akibat kekosongan petugas.
Di tingkat pelayanan rujukan, Pemkab Kukar memperkuat akses masyarakat melalui pengoperasian Rumah Sakit Muara Badak. Kehadiran fasilitas kesehatan tersebut diharapkan memudahkan warga Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu memperoleh pelayanan tanpa harus menempuh perjalanan ke Samarinda atau Bontang.
Penguatan rumah sakit rujukan menjadi bagian dari upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini bergantung pada fasilitas pelayanan di luar daerah. Selain pemerataan tenaga medis dan penguatan fasilitas kesehatan, Aulia menyoroti perkembangan penanganan tengkes atau stunting di Kukar. Angka stunting disebut mulai mengarah ke 12 persen setelah sebelumnya berada pada kisaran 14 persen.
Perkembangan tersebut merupakan hasil upaya penanganan yang melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), puskesmas, rumah sakit, serta organisasi profesi kesehatan. Kerja sama antarlembaga menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan pelayanan sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Aulia berharap berbagai program kesehatan yang dilaksanakan dapat terintegrasi melalui sistem kesehatan daerah. Integrasi tersebut dinilai penting untuk memperjelas pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab setiap pihak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pemenuhan tenaga kesehatan, penguatan rumah sakit rujukan, dan peningkatan koordinasi antarlembaga, Pemkab Kukar berharap pemerataan akses pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung perbaikan derajat kesehatan warga di seluruh wilayah Kukar. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
