Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Penarikan 184 personel Polda Kalteng dilakukan setelah situasi keamanan di kawasan konflik berangsur kondusif, tetapi tuntutan warga terhadap PT Sumber Mahardika Graha masih memerlukan tindak lanjut.
LAMANDAU – Penarikan 184 personel bantuan kendali operasi (BKO) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Kabupaten Lamandau menandai berakhirnya pengamanan aksi warga terkait tuntutan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sumber Mahardika Graha (SMG). Namun, berakhirnya penugasan aparat belum berarti persoalan antara masyarakat dan perusahaan tersebut telah tuntas.
Seluruh personel ditarik pada Rabu (11/11/2026), setelah hampir sepekan bertugas mengamankan aksi penyampaian aspirasi warga. Keputusan itu diambil menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan konflik yang berangsur kondusif serta berakhirnya surat perintah (sprin) pengerahan pasukan.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kalteng Gin Gin Ginanjar menyampaikan keterangan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lamandau Eko Yusmiarto sebagaimana diberitakan Tribunkalteng, Kamis (12/11/2026).
“Seiring menurunnya eskalasi situasi di lapangan, hari ini kita putuskan untuk kembali menarik pasukan. Hal ini sesuai dengan berakhirnya sprin pengerahan pasukan yang sebelumnya dikeluarkan,” kata Gin Gin menyampaikan keterangan Kapolres, Kamis (12/11/2026).
Sebanyak 184 personel yang ditarik berasal dari sejumlah satuan di lingkungan Polda Kalteng, termasuk Brigade Mobil (Brimob) dan Sabhara. Setelah tugas pengamanan berakhir, seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing.
Gin Gin menyebut pengamanan aksi penyampaian aspirasi masyarakat selama beberapa hari terakhir dapat berlangsung dengan baik. Kondisi tersebut didukung oleh personel Kepolisian Resor (Polres) Lamandau, bantuan personel Polda Kalteng, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan.
Meski situasi di lapangan telah kondusif, tuntutan warga terhadap PT SMG masih membutuhkan perhatian. Penarikan personel kepolisian hanya menandai berakhirnya penugasan pengamanan, bukan penyelesaian substansi persoalan yang melatarbelakangi aksi masyarakat.
Karena itu, perkembangan tindak lanjut tuntutan warga menjadi hal penting setelah pasukan ditarik. Penyelesaian yang jelas antara masyarakat dan perusahaan diharapkan dapat menjaga situasi tetap aman serta mencegah munculnya kembali ketegangan di kemudian hari. []
Redaksi 03
