Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Kotawaringin Timur meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan toko dan kios yang diduga menjual miras serta lem kepada anak di bawah umur, sekaligus memperkuat pembinaan dan pendampingan pelajar.
KOTWARINGIN TIMUR – Pengawasan terhadap toko, warung, dan kios yang diduga menjual minuman keras (miras) serta lem kepada anak di bawah umur didesak diperketat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng). Pemerintah daerah diminta menelusuri sumber penjualan dan menindak pelaku usaha yang melanggar aturan, menyusul temuan pelajar mengonsumsi miras dan menghirup lem.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim Riskon Fabiansyah menilai, penanganan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada pembinaan pelajar. Pengawasan terhadap pihak yang memasok atau menjual barang berbahaya kepada anak-anak juga harus menjadi prioritas.
Riskon meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa toko bangunan, warung, dan kios yang berpotensi menjual miras maupun lem Fox kepada anak di bawah umur.
“Jangan hanya anak-anak yang dibina, tetapi hulunya juga harus ditindak. Kalau memang ada toko bangunan, warung atau kios yang menjual lem fox dan miras kepada anak di bawah umur, harus ada tindakan tegas sesuai aturan. Perda Nomor 11 Tahun 2018 sudah mengatur sanksinya,” tegas Riskon, sebagaimana diberitakan Tribunkalteng, Kamis, (12/11/2026).
Menurutnya, penindakan terhadap penjual menjadi langkah penting untuk memutus akses pelajar terhadap barang yang berpotensi membahayakan kesehatan dan masa depan mereka. Ia juga mengingatkan bahwa razia tidak akan cukup apabila tidak disertai upaya pencegahan yang berkelanjutan.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengaktifkan kembali organisasi kepemudaan di tingkat kelurahan. Pramuka, Karang Taruna, dan komunitas remaja dinilai dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan minat, bakat, serta menyalurkan energi melalui kegiatan produktif.
“Anak-anak kita perlu memiliki wadah untuk berkegiatan. Pramuka, Karang Taruna dan organisasi kepemudaan di setiap kelurahan harus dihidupkan kembali. Anggaran pembinaan juga harus nyata, jangan hanya sebatas program di atas kertas,” ujarnya.
Riskon juga meminta pemerintah memperkuat penanganan terhadap pelajar yang telah terlibat penyalahgunaan miras maupun kebiasaan menghirup lem. Menurutnya, anak-anak tersebut tidak seharusnya langsung dicap sebagai pelaku kenakalan remaja, melainkan perlu mendapatkan pembinaan dengan melibatkan keluarga dan lingkungan pendidikan.
Ia mengusulkan agar pemanggilan orang tua oleh Satpol PP dilanjutkan dengan konseling serta pendampingan melalui Dinas Sosial (Dinsos). Dengan demikian, proses pembinaan tidak berhenti setelah pelajar ditertibkan.
“Selamatkan dulu anak-anak kita, jangan langsung memvonis. Pembinaan di Satpol PP sudah benar, tetapi tidak cukup. Pemanggilan orang tua wajib, namun setelah itu harus ada tindak lanjut berupa konseling dan pendampingan melalui Dinas Sosial, bukan dilepas begitu saja,” katanya.
Riskon mengingatkan, kebiasaan menghirup lem bukan persoalan ringan karena berpotensi merusak kesehatan dan mengganggu perkembangan anak. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat.
Ia berharap pengawasan peredaran miras dan lem, penguatan kegiatan kepemudaan, serta pendampingan terhadap pelajar dapat berjalan beriringan. Langkah tersebut dinilai penting agar pencegahan dilakukan sejak dini dan anak-anak tidak kembali terjerumus dalam perilaku yang membahayakan masa depan mereka.
“Ini tanggung jawab kita semua. Jangan sampai kita hanya sibuk menertibkan ketika anak-anak sudah terjerumus. Yang terpenting adalah bagaimana mencegah sejak awal, menyelamatkan mereka, dan memastikan ada pendampingan agar masa depan anak-anak kita tidak rusak,” pungkasnya. []
Redaksi 03
