Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mendukung usulan Kapolres agar perusahaan menyediakan sumber air cadangan untuk membantu penanganan karhutla dan kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat.
KUTAI TIMUR – Ketersediaan sumber air cadangan di sekitar kawasan operasional perusahaan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2027. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mendorong perusahaan menyediakan sumur bor untuk mendukung pemadaman kebakaran sekaligus membantu kebutuhan air masyarakat saat kondisi darurat.
Usulan tersebut mengemuka dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengenai penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam dan karhutla guna menjaga keselamatan, keamanan, serta stabilitas wilayah. Rapat berlangsung di Kantor Bupati Kutim, Kamis (12/11/2026).
Ardiansyah menjelaskan bahwa gagasan penyediaan sumur bor berasal dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutim. Melalui usulan tersebut, setiap perusahaan diharapkan menyiapkan sumber air pada radius tertentu di sekitar wilayah operasionalnya sebagai bagian dari langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran.
“Usul dari Pak Kapolres yang cukup bagus ini supaya masing-masing perusahaan dengan belajar hari ini di wilayah perusahaan itu paling tidak radius tertentu ada sumur-sumur bor yang mereka siapkan,” ujar Ardiansyah seusai rapat.
Menurutnya, keberadaan sumur bor dapat menjadi alternatif sumber air yang lebih dekat dengan kawasan perusahaan maupun permukiman masyarakat. Fasilitas tersebut diharapkan membantu mengatasi keterbatasan pasokan air ketika upaya pemadaman kebakaran diperlukan.
Selain untuk kepentingan penanganan karhutla, penyediaan sumur bor juga diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat di sekitarnya, terutama ketika menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan akses air.
“Ya, untuk membantu mereka sendiri dan membantu sumber air untuk masyarakat,” katanya.
Ardiansyah menilai kesiapan sumber air perlu dibangun sebelum kebakaran terjadi. Pengalaman menghadapi musim kemarau sepanjang 2026 menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah antisipasi pada periode berikutnya.
Perhatian tersebut juga berkaitan dengan kemungkinan munculnya kembali fenomena El Niño yang dapat memperburuk kondisi kekeringan. Ardiansyah menilai musim kemarau pada 2026 menjadi salah satu periode yang cukup berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kan El Nino ini tiap tahun ini sebenarnya. Tapi yang paling parah ini nih sebenarnya tahun ini. Sejak 2015,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah daerah terhadap pengalaman kekeringan yang menjadi dasar perlunya peningkatan kesiapsiagaan. Penyediaan sumber air cadangan dipandang sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kendala penanganan kebakaran apabila kondisi serupa kembali terjadi.
Di samping mendorong keterlibatan perusahaan, Pemkab Kutim juga melakukan evaluasi pengawasan kegiatan di lapangan serta memperkuat koordinasi penanganan karhutla. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pada tahun mendatang.
Melalui keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan sumur bor, Pemkab Kutim berharap ketersediaan air untuk mendukung penanganan karhutla semakin memadai. Langkah antisipasi sejak dini juga diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran pada 2027. []
Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan