Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Bupati Paser Fahmi Fadli menekankan integritas, profesionalisme, dan pencapaian target pembangunan kepada 90 pejabat yang mengikuti pelantikan dan pengukuhan di Pendopo Lou Bapekat, Senin (26/10/2026).
PASER – Bupati Paser Fahmi Fadli menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu meningkatkan kinerja birokrasi, memperkuat pelayanan publik, dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan saat pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yang berlangsung di Pendopo Lou Bapekat, Senin (26/10/2026).
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, jabatan administrator, pengawas, serta jabatan fungsional. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penyesuaian organisasi pemerintahan menyusul perubahan nomenklatur sejumlah perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Fahmi meminta seluruh pejabat yang menerima amanah baru untuk menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menjadi Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Bapperida), serta Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat).
Menurutnya, perubahan tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan juga berkaitan dengan perubahan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan.
“Perubahan ini tidak boleh hanya sekadar ganti nama, tapi merupakan bentuk legalitas dan perluasan tanggung jawab kedua instansi secara menyeluruh,” tegas Fahmi.
Bupati juga menginstruksikan pejabat administrator dan pengawas agar mendukung pimpinan perangkat daerah dalam mengarahkan organisasi sesuai visi dan misi Paser Tuntas, yakni Mewujudkan Masyarakat Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pejabat tidak hanya diukur dari pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga kontribusinya terhadap indikator pembangunan daerah.
“Setiap pekerjaan harus berorientasi langsung pada target kinerja pembangunan daerah, yang meliputi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP, Pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi daerah, Peningkatan kesejahteraan sosial serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, dan peningkatan literasi”, Imbuhnya.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah satu instrumen yang disebut dalam arahan tersebut untuk mendorong pengukuran kinerja pemerintahan secara lebih terarah.
Selain menekankan pencapaian target pembangunan, Fahmi mengingatkan para camat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Para camat diminta aktif berkoordinasi dengan Damkarmat dan instansi terkait untuk memperkuat langkah pencegahan serta penanganan potensi kebakaran yang dapat membahayakan masyarakat dan menimbulkan kabut asap.
Sementara itu, kepada 28 pejabat fungsional yang mengalami perpindahan jabatan, Fahmi menekankan pentingnya profesionalisme, etika kerja, dan integritas dalam menjalankan kewenangan.
“Jabatan fungsional bukan sekadar sarana kenaikan pangkat dan tunjangan. Di dalamnya ada ujian integritas, perilaku, dan cara menggunakan kewenangan sesuai aturan. Saudara dituntut bekerja profesional dan cepat beradaptasi karena menjadi garda terdepan dalam birokrasi yang berorientasi pada hasil,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi pelantikan, sebanyak 90 PNS disebut mengikuti kegiatan tersebut. Namun, rincian yang disampaikan terdiri atas tiga pejabat JPT Pratama, 27 administrator, 32 pengawas, dan 28 pejabat fungsional. Keseluruhan rincian itu berjumlah 90 orang, meskipun terdapat ketidaksesuaian pada penyebutan jumlah pejabat struktural dalam materi awal.
Melalui pelantikan dan pengukuhan tersebut, Pemkab Paser diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan sasaran Paser Tuntas. []
Penulis: Wiwik Rahmawati | Penyunting: Nursiah
