Selasa , Juli 23 2019
Breaking News
Home / Advetorial / Dewan Minta Analisis Kebutuhan Pegawai

Dewan Minta Analisis Kebutuhan Pegawai

 

PNS Kukar

KUTAI KARTANEGARA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, Salehuddin, S.Sos. S.Fil menegaskan bahwa pihaknya telah beberapa kali meminta analisis kebutuhan pegawai di Kukar, namun hingga sekarang belum juga diberikan.

Menurut Salehuddin, analisis kebutuhan pegawai tersebut akan memperjelas penempatan pegawai yang selama ini terkesan menumpuk di ibukota kabupaten, Tenggarong.

Kepada para kuli tinta, baru-baru ini, Salehuddin menegaskan agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar dapat secara transparan dalam mendistribusikan para abdi negara di 18 kecamatan yang ada di Kukar.

Selain pendistribusian penempatan kerja, Salehuddin juga mempertanyakan terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada para pegawai yang ada di Kukar.

Salehuddin-SSos-SFil-ketua-dprd-kukar-web

Salehuddin

“Secara distribusinya harus jelas, analisa kerjanya jelas termasuk dengan pemberian TPP. Jangan yang A itu rajin, on time turun ke kantor dan dalam kegiatan, tapi pen-dapatannya sama dengan si B yang kerjaannya uring-uringan, kadang-ka-dang diakali ceck-lock presensinya,” kata Salehuddin.

Menurutnya, kondisi ini tentunya memberikan rasa ketidak adilan terhadap para pegawai yang bekerja di pelosok daerah-daerah terpencil yang ada di Kukar.

“Apalagi yang dipe-losok, di kecamatan dan beberapa daerah yang lain itu luar biasa. Dia (pegawai, Red) berangkat kerja saja butuh waktu berjam-jam. Hal seperti itu yang harus ada semacam varitas lah, terkhusus TPP-nya kalau bisa diu-tamakan, karena itu yang riil yang berhak menerima,” ucapnya.

Salehuddin mengkau sudah beberapa kali meminta langsung terkait analisa distribusi penempatan pegawai kepada pihak BKD. Hal inilah yang ditengarai terjadinya penum-pukkan pegawai di Tenggarong.

“Saya beberapa waktu lalu minta kepada BKD terkait analisa kebutuhan terkait distribusinya itu. Sudah beberapa kali saya minta langsung, karena ketika kita datang ke suatu kecamatan dan desa-desa itu ada beberapa tempat di struktur jabatan kasi itu kosong. Sementara sebagian besar tertumpuk di ibu kota kabupaten,” tegasnya. [] Advetorial

1,314 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Portal Berita Borneo Powered By : PT Media Maju Bersama Bangsa