Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Kutai Barat dan TNI AU meninjau kawasan Melalan untuk menyelaraskan kondisi lapangan dengan dokumen serta kesepakatan pemanfaatan tanah yang dibuat sejak 2010.
KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melakukan pengecekan langsung kawasan Melalan, Kecamatan Barong Tongkok, untuk memastikan kesesuaian kondisi lahan dengan dokumen dan kesepakatan pemanfaatan tanah yang telah dibuat sejak 2010.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menata kembali aspek administrasi dan teknis pemanfaatan tanah milik TNI AU yang selama ini digunakan Pemkab Kutai Barat. Pembahasan dan pengecekan lapangan dilakukan pada Selasa (06/10/2026), setelah kedua pihak menggelar pertemuan di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk memperoleh kejelasan mengenai posisi serta kondisi lahan, sekaligus mencermati kembali tindak lanjut kesepakatan yang telah disusun sejak 2010. Penataan juga berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD).
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kutai Barat Mobilala menyampaikan sambutan dan arahan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dalam pertemuan tersebut.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada TNI AU atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan Pemkab Kutai Barat, termasuk dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
Mobilala mengatakan pengecekan lapangan diperlukan agar Pemkab Kutai Barat dan TNI AU memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi lahan serta dasar administrasi pemanfaatannya.
“Pengecekan lapangan ini untuk menyatukan persepsi, sehingga proses administrasi maupun teknis dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani,” ucapnya.
Sebagaimana diberitakan Kominfokubar, Selasa (06/10/2026), penyelarasan data dan kondisi lapangan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pengelolaan lahan, terutama terkait pencatatan serta mekanisme pemanfaatan aset milik negara dan daerah.
Setelah pertemuan, rombongan bersama pihak terkait meninjau langsung kawasan Melalan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mencermati posisi dan kondisi lahan sekaligus mencocokkannya dengan dokumen serta pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.
Hasil pertemuan dan pengecekan lapangan selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut Pemkab Kutai Barat bersama TNI AU. Proses tersebut diharapkan membuat pemanfaatan tanah berlangsung lebih tertib, memiliki kejelasan administrasi dan teknis, serta tetap sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat. []
Redaksi 03
