Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
DPRD Balikpapan mendorong penyediaan tempat usaha yang lebih tertata di Stadion Batakan, sementara pemerintah kecamatan memperkuat edukasi dan koordinasi lintas instansi untuk menjaga kenyamanan pengunjung.
BALIKPAPAN – Aktivitas perdagangan di kawasan Stadion Batakan, Kecamatan Balikpapan Timur, memerlukan penataan lebih terintegrasi seiring meningkatnya kunjungan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan mendorong pemerintah kota menyediakan fasilitas berjualan yang lebih tertib agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap memperoleh ruang usaha tanpa mengganggu penggunaan fasilitas olahraga.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Muhammad Raja Siraj menilai Stadion Batakan memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan aktivitas perdagangan secara terencana. Menurutnya, kawasan stadion tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga berkembang sebagai salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat, khususnya warga Balikpapan Timur.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Namun, aktivitas perdagangan yang semakin ramai perlu diimbangi dengan pengaturan lokasi berjualan, parkir kendaraan, serta pemanfaatan fasilitas umum.
Raja menyoroti penggunaan lintasan lari (jogging track) yang kerap dimanfaatkan pengunjung sebagai tempat duduk dan makan. Selain tidak sesuai dengan fungsi fasilitas olahraga, keberadaan lapak dan barang dagangan di pinggir kawasan juga dinilai membuat lingkungan stadion kurang tertata.
Ia mengingatkan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan pengunjung.
“Ini menjadi salah satu potensi PAD. Kita tidak menutup kemungkinan untuk menghidupkan dan menyejahterakan UMKM yang ada. Bagus untuk kesejahteraan masyarakat di Balikpapan Timur,” ujarnya saat ditemui di Jalan Persatuan, Rukun Tetangga (RT) 44, Kelurahan Manggar Baru, Rabu (11/11/2026).
Pendapatan asli daerah (PAD) yang disebut Raja menjadi salah satu potensi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kawasan tersebut. Meski demikian, pengembangan sumber pendapatan diharapkan tidak mengurangi kesempatan masyarakat untuk menjalankan usaha.
Karena itu, Raja meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait untuk merumuskan mekanisme pengelolaan pedagang.
Ia juga mendorong Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Balikpapan bersama instansi terkait segera memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha, termasuk kemungkinan penyediaan tempat berjualan yang lebih tertata.
Penataan tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai lokasi aktivitas perdagangan sehingga pedagang dapat menjalankan usaha tanpa mengganggu lintasan olahraga maupun akses pengunjung.
Sementara itu, Camat Balikpapan Timur Ruddy Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah kecamatan telah melakukan langkah awal untuk meningkatkan ketertiban kawasan Stadion Batakan. Sejak awal Oktober 2026, pihak kecamatan telah memberikan edukasi kepada forum RT mengenai pengaturan kegiatan perdagangan dan penggunaan fasilitas olahraga.
Salah satu perhatian dalam edukasi tersebut adalah larangan memanfaatkan lintasan lari sebagai tempat makan. Pemerintah kecamatan juga memasang papan imbauan agar fasilitas olahraga digunakan sesuai peruntukannya.
Selain aktivitas perdagangan, persoalan parkir menjadi tantangan tersendiri. Pengunjung diimbau menggunakan area parkir yang tersedia di sekitar stadion agar kendaraan tidak mengganggu ketertiban kawasan.
Ruddy menjelaskan bahwa pedagang dari lingkungan sekitar sebelumnya telah mendapatkan penataan. Namun, kedatangan pedagang dari wilayah lain dengan menggunakan kendaraan menimbulkan kebutuhan pengaturan tambahan.
“Yang berjualan warga di situ sudah ditata. Sekarang yang datang ini warga dari luar-luar, dari Kilo dan daerah lainnya. Mereka membawa mobil dan parkir di situ. Itu yang perlu kita tata kembali,” jelasnya.
Menurut Ruddy, penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan beberapa perangkat daerah karena kewenangan pengaturan kawasan tidak sepenuhnya berada pada pemerintah kecamatan. Pengelolaan parkir, ketertiban pedagang, serta penggunaan fasilitas stadion memerlukan koordinasi agar tindakan di lapangan dapat dilakukan sesuai tugas masing-masing instansi.
Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur juga telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sejumlah pedagang bahkan telah dipanggil untuk mendapatkan edukasi mengenai ketentuan berjualan di kawasan stadion.
Untuk memperkuat penataan, koordinasi lanjutan direncanakan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, RT sekitar, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gedung.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan menghasilkan langkah penanganan yang lebih menyeluruh, terutama dalam menentukan pengaturan pedagang, parkir kendaraan, dan pemanfaatan fasilitas olahraga.
Ruddy menegaskan bahwa penataan tidak diarahkan untuk menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah kecamatan justru menginginkan aktivitas perdagangan dapat berlangsung dengan lebih tertib dan tetap memberikan manfaat bagi pelaku usaha.
Pendekatan persuasif juga menjadi perhatian agar pedagang memahami pentingnya menjaga fungsi fasilitas umum dan kenyamanan pengunjung.
“Penataannya bagaimana agar lebih tertib, nyaman, dan potensi PAD juga bagus. Kami mengedukasi dengan cara humanis,” pungkasnya.
Penataan kawasan Stadion Batakan diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pengembangan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan fasilitas olahraga. Melalui koordinasi lintas instansi, Pemkot Balikpapan diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang lebih jelas bagi pedagang, pengunjung, dan pengguna fasilitas stadion tanpa menghambat peluang usaha warga. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
