Meski inflasi Kaltara masih berada di kisaran 2,5 persen, TPID diminta mengantisipasi kenaikan harga komoditas menjelang Nataru di tengah keterbatasan anggaran daerah.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) diminta memperketat pemantauan harga sejumlah komoditas menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), meskipun tingkat inflasi daerah saat ini masih berada di kisaran 2,5 persen.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kenaikan harga akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta melakukan pemantauan dan mitigasi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Arahan itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Sapi’i, saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemprov Kaltara, Senin (16/11/2026).
Sapi’i menilai, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengantisipasi gejolak harga. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat ketika permintaan terhadap sejumlah kebutuhan meningkat.
Selain membahas pengendalian inflasi, Sapi’i meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2026. Waktu pelaksanaan yang semakin terbatas mengharuskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Setiap kegiatan harus dilaksanakan secara optimal, tepat waktu, serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, komunikasi dan koordinasi antarperangkat daerah maupun instansi terkait perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai target,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kaltara, Senin, (16/11/2026), Sapi’i juga menekankan pentingnya persiapan perencanaan program dan anggaran untuk TA 2027.
Setelah eksekutif dan legislatif menyepakati pagu anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan merumuskan alokasi anggaran bagi masing-masing perangkat daerah. Penentuan alokasi tersebut akan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan.
Kondisi fiskal daerah juga menjadi perhatian dalam penyusunan program. Sapi’i menyebut APBD belum mengalami peningkatan signifikan akibat kebijakan efisiensi. Meski demikian, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memenuhi target yang ditetapkan.
Situasi tersebut membuat setiap perangkat daerah perlu menyusun program secara terukur, dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dan sasaran pembangunan yang paling mendesak.
Pemprov Kaltara diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara penyelesaian kegiatan tahun berjalan, ketepatan perencanaan anggaran tahun berikutnya, serta pengendalian inflasi menjelang Nataru agar pelayanan publik dan daya beli masyarakat tetap terjaga. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan