Penurunan APBD dan jauhnya akses rujukan ke Samarinda menjadi pertimbangan pengalihan pengelolaan RSUD Tanjung Redeb dari Pemkab Berau kepada Pemprov Kaltim.
BERAU – Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau mendorong pemerintah daerah mengalihkan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk mendekatkan layanan rujukan kesehatan bagi warga Berau agar tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Samarinda.
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan, penurunan APBD dalam beberapa waktu terakhir membuat pemerintah kabupaten kesulitan membiayai pengelolaan dua rumah sakit secara bersamaan. Keputusan pengalihan tersebut, menurutnya, tidak direncanakan sejak awal, tetapi muncul setelah kondisi fiskal daerah mengalami penurunan signifikan.
“Sebenarnya ini di luar rencana, ya, di luar rencana. Berjalannya waktu, akhirnya APBD menurun dengan angka yang cukup drastis dan sebenarnya ini sudah lama,” kata Sri Juniarsih, Senin (16/11/2026), sebagaimana diberitakan Berau Terkini, Senin, (16/11/2026).
Ia menjelaskan, keputusan itu dibahas melalui komunikasi dengan Gubernur Kaltim. Pemerintah daerah kemudian menyepakati pengalihan pengelolaan rumah sakit kepada pemerintah provinsi agar fasilitas kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi di wilayah utara.
“Ternyata APBD turun, turun jauh, dan kami tidak bisa mengelola rumah sakit bersamaan, dua rumah sakit bersamaan. Akhirnya kita punya diskusi dengan Pak Gubernur, bagaimana kalau misalnya ada rumah sakit provinsi untuk memudahkan masyarakat tidak dirujuk jauh, tapi dirujuk ke rumah sakit yang ada sekarang,” ungkap Sri Juniarsih.
Pertimbangan akses menjadi salah satu alasan penting di balik kebijakan tersebut. Jarak perjalanan darat dari Berau menuju rumah sakit rujukan di Samarinda dapat mencapai sekitar 13 jam. Waktu tempuh dan biaya transportasi, baik darat maupun udara, dinilai menjadi beban tersendiri bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan lanjutan.
Melalui skema pengalihan itu, bangunan rumah sakit yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar rupiah tetap berada di Berau, sedangkan pengelolaan dan operasionalnya akan menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim.
“Artinya, dari kami bangunannya, pengelolaan dari provinsi, yang penting kan buat masyarakatnya kan, rumah sakitnya enggak dibawa, buat masyarakatnya lebih mudah. Mereka enggak usah lagi dirujuk jauh-jauh, biaya transport darat ataupun udara juga enggak kepakai lagi karena sudah ada rumah sakit provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.
Pemerintah daerah menyatakan fasilitas tersebut akan segera difungsikan setelah seluruh proses regulasi terkait pengalihan pengelolaan diselesaikan. Dengan demikian, kejelasan administrasi dan kesiapan operasional menjadi tahapan penting sebelum rumah sakit dapat memberikan pelayanan di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
Pengalihan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan geografis dan biaya perjalanan bagi pasien Berau yang membutuhkan layanan rujukan. Namun, manfaatnya bagi masyarakat akan sangat bergantung pada kecepatan penyelesaian regulasi, kesiapan fasilitas, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan setelah pengelolaan berpindah tangan. []
Redaksi 03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan