Salah satu potret buruk sekolah menengah atas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini dipotret tahun 2021 lalu di SMAN 1 Penajam Paser Utara.

Anggaran Infrastruktur Pendidikan Masih Rendah

Salah satu potret buruk sekolah menengah atas yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini dipotret tahun 2021 lalu di SMAN 1 Penajam Paser Utara.

 

SAMARINDA – Uang sebesar Rp900 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2023 dinilai masih terbilang kecil. Mengingat saat ini kualitas sarana prasarana pendidikan di Benua Etam masih banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Hasanuddin Masud

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Masud kepada awak media, Selasa (24/01/2023). Dikatakannya, prioritas anggaran tahun 2023 ini salah satunya adalah pendidikan, alasannya pendidikan akan menyongsong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang.

Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini, pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim saat ini menjadi hal utama dalam belanja operasional dan belanja infrastruktur masih di kesampingkan. “Pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya dikelola dengan baik, sehingga ada hal-hal prioritas yang mestinya di kedepankan, seperti infrastruktur pendidikan itu sendiri,” terang wakil rakyat yang akrab disapa Hamas ini.

Ia menuturkan, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan adalah Rp3,4 triliun atau 20 persen dari APBD Kaltim senilai Rp17,2 triliun. Menurutnya, angka tersebut bukan angka yang kecil untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kaltim. “APBD Kaltim Rp17,2 triliun, dialokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar Rp3,4 triliun, dari besaran itu paling hanya dapat Rp900 miliar untuk infrastruktur, jadi memang kecil,” katanya.

Walaupun ada beberapa permasalahan berkaitan dengan alokasi dana pendidikan di Kaltim, tetapi dalam mendukung program pemerintah yakni meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim sendiri, sehingga menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan mengawal penguatan sektor pendidikan dan terus memantau serta mengevaluasi kinerja Pemprov dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan porsi 20 persen dari total APBD Provinsi Kaltim. []

Penulis: Fajar Hidayat | Penyunting: Hadi Purnomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com