Sekretaris DPRD Kaltim Hadiri Raker Bersama Pj Gubernur

PARLEMENTARIA KALTIM – DALAM rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengundang seluruh kepala daerah hingga perangkat daerah serta instansi vertikal di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengikuti Rapat Kerja (Raker).

Pertemuan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel Balikapapan, Rabu (15/11/2023) itu untuk membahas pembaruan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah, perangkat daerah, serta instansi vertikal di lingkup Pemprov Kaltim. Termasuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Norhayati Usman.

Noorhayati mengatakan, dalam rapat kerja tersebut Pj Gubernur Kaltim menjelaskan tentang dinamika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Diantaranya tentang perubahan kebijakan pusat, otonomi daerah dan desentralisasi.

“Pj Gubernur juga menyampaikan tentang perubahan kepemimpinan, ketidakpastian ekonomi, partisipasi masyarakat, ketahanan pangan, perubahan iklim dan bencana, perubahan demografi, reformasi birokrasi dan peningkatan institusi,” papar Norhayati.

Dia mengakui, adaptasi dan respon terhadap isu-isu aktual daerah dan nasional serta perkembangan dunia perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti reformasi birokrasi, inovasi teknologi dan digitalisasi pemerintahan. Sehingga katanya, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kaltim dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pj. Gubernur juga mengajak para ASN untuk tetap fokus bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya,” ujar Norhayati.

Noorhayati berharap, dengan adanya rapat kerja tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan program selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan terlaksana.

“Semoga rapat kerja ini menjadi motivasi dan semangat bagi para aparatur di lingkungan Pemprov Kaltim dalam memacu pembangunan dan melayani masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, saat membuka Rapat Kerja Optimalisasi Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan di Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik mengatakan, pembaruan kebijakan pemerintahan merupakan suatu proses perubahan atau peningkatan pada kebijakan-kebijakan yang ada guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.

“Dalam mengelola pembaruan kebijakan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Termasuk perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan teknologi,” ungkap Pj Gubernur Akmal Malik.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syirajuddin. Hadir pula Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Wakil Bupati Mahakam Hulu Yohanes Avun, dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. []

Penulis : Selamet | Penyunting : Agus P Sarjono