Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – PELAKSANAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menyisakan sekitar 8 hari lagi. Guna memantapkan pelaksanaan pesta demokrasi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Borneo Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (6/2/2024).
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, menghadapi Pemilu 2024 ini tentunya seluruh pemangku kepentingan bersama sama meningkatkan kerjasama, kolaboratif, koordinasi, komunikasi dan sinergi.
Karena, lanjutnya, dengan kerjasama yang solid akan menjadi pondasi yang kuat demi suksesnya pelaksanaan hajat nasional tersebut. Yang tidak hanya merupakan tanggungjawab penyelenggaranya, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga pemerintah daerah dan aparat keamanan serta masyarakat.
“Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Sehingga terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang amanah untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” tandas Akmal Malik.
Diungkapkan Pj Gubernur, berdasarkan data yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Indeks Kerawanan Pemilu Serentak 2024, Kaltim menempati urutan ke lima sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi setelah Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Jawa Barat.
Penilaian tersebut ujar Akmal hendaknya menjadi peringatan bagi semua fihak, baik pemerintah, partai politik, penyelenggaran dan pengawas Pemilu, aparat keamanan serta seluruh lapisan masyarakat untuk menjamin demokrasi nasional di Kaltim berjalan aman, damai dan berkualitas.
“Sebagai daerah dengan penduduk yang heterogen dan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, satu hal wajar jika Kaltim menjadi perhatian khusus sehingga berbagai aspek penilaian menempatkan daerah ini sebagai kawasan rawan dalam Pemilu Serentak 2024,” katanya.
Menurut dia, kehidupan berbangsa dan bernegara di Kaltim merupakan perwujudan Indonesia Mini di negeri ini. Di mana masyarakat berbeda suku, agama, bahasa, adat istiadat dan berbagai latar belakang hidup berdampingan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
“Hal ini memberikan ketenangan bagi siapa saja yang datang dan tinggal di Kaltim termasuk para investor. Tidak salah jika Benua Etam ditetapkan menjadi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara,” ungkapnya Akmal Malik.
Hadir dalam rakor ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Panglima Kodam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim, Ketua Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Bupati dan Walikota se Kaltim, Kepala Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan se Kaltim serta Camat se Kaltim.
“Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta hubungan yang harmonis, kerjasama, solid, koordinatif dan kolaboratif diantara para pemangku kepentingan serta aparat penegak hukum dalam mensukseskan Pemilu 2024 dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Timur,” pungkas Pj Gubernur Akmal Malik. []
Penulis : Himawan Yokominarno | Penyunting : Agus P Sarjono
