Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PENAJAM PASER UTARA – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengatakan permasalahan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis solar yang selalu menjadi keluhan para driver truk di Kabupaten PPU memang harus memperoleh solusi terbaik.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara buka puasa bersama (Bukber) yang digelar komunitas driver truk yang tergabung dalam Pea Dayo Community PPU di Kedai Argopuro Jalan Silkar Penajam, Minggu (07/04/2024).
Acara Bukber ini digelar selain dalam rangka silaturahmi juga sekaligus dialog terkait sulitnya mendapatkan BBM jenis solar bagi driver truk khususnya di Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) Jalan Provinsi KM 9 Penajam.
“Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman driver truk di PPU yang telah mengundang buka puasa bersama dan diskusi pada hari ini. Semoga diskusi hari ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua,” kata Makmur Marbun.
Dia juga mengatakan bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya beberapa hari yang lalu di SPBU Jalan Provinsi KM 9 Penajam adalah sebuah berkah dari Allah SWT. Ini disampaikannya karena saat sidak tersebut secara nyata Pj Bupati PPU itu menemukan adanya pembelian BBM jenis solar yang diduga dilakukan secara tidak wajar dan melanggar ketentuan.
“Bagaimana tidak, satu kendaraan sampai membeli BBM bersubsidi jenis solar hingga 250 liter. Ini jelas merugikan masyarakat kita. Persoalan ini harus ditindak,” tegasnya.
Sementara itu dalam dialog salah satu perwakilan driver truk menyampaikan rasa terima kasih atas langkah sidak yang dilakukan oleh Pj Bupati PPU beberapa waktu yang lalu itu.
“Alhamdulillah adanya sidak tersebut telah memperingan kami para sopir-sopir truk. Karena sejak itu pengantrean BBM kami lebih cepat tidak seperti biasanya,” ujar Arman salah satu sopir truk anggota komunitas mengungkapkan perasaannya.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan harapan kepada Pj Bupati PPU agar dapat membuat solusi jangka panjang untuk mengatasi antrean BBM bersubsidi dan juga permasalahan maraknya aksi pengetap yang ada.
Hal tersebut disampaikan karena persoalan antrean dan kelangkaan BBM bersubsidi ini sangat erat pengaruhnya pada kelancaran roda perekonomian di Kabupaten PPU secara umum. Karena dapat menjadikan arus distribusi barang kebutuhan pokok menjadi terhambat selain itu juga dapat memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tentunya akan berakibat pada peningkatan lonjakan inflasi.
Hadir mendampingi Makmur Marbun Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sodikin, Camat Penajam Dahlan serta sejumlah pejabat terkait lingkup Pemkab PPU. []
Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Hadi Purnomo
