Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – DATA Globocan tahun 2021 menyebut, terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia dengan angka kematian yang terus meningkat. Penyebabnya beragam mulai dari keturunan, lingkungan dan gaya hidup yang tidak sehat serta virus.
Hal ini diamini Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin yang mengakui bahwa kanker serviks merupakan jenis kanker penyebab kematian tertinggi nomor dua dan salah satu beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia.
Karena itulah, guna mencegah dan mengeliminasi virus kanker ini, pada Desember 2022 lalu, Kementerian Kesehatan meluncurkan program pemberian imunisasi human papillomavirus (HPV), utamanya diberikan kepada anak-anak.
Program pemberian imunisasi HPV sendiri telah menjadi satu dari 14 imunisasi dasar lengkap pada anak. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6779/2021 tentang Program Introduksi Imunisasi Human Papillomavirus Vaccine Tahun 2022-2024.
Menyambut program tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyediakan vaksinasi HPV untuk 40 ribu siswi pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
“Jadi di tahun 2023 ini, kita berencana memberikan imunisasi HPV kepada anak sekolah,” ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Kaltim, Ivan Hariyadi, saat ditemui beritaborneo.com di Kantor Dinkes Kaltim Jalan AW Syahrani, Samarinda, Selasa (25/07/23).
Ivan menerangkan pemberian vaksinasi HVP ini, akan diberikan sebanyak dua dosis vaksin pada setiap anak. “Dosis pertama tahun ini untuk siswi kelas 5. Kemudian mereka akan mendapat vaksinasi dosis ke dua pada tahun depan,” jelasnya.
Rencananya penyaluran distribusi vaksinasi HVP gratis ini akan diberikan secara serentak pada tanggal 9 Agustus 2023 mendatang. Bersamaan dengan kegiatan nasional bulan imunisasi anak sekolah.
Tentunya, pemberian vaksinasi ini tidak hanya disasarkan pada siswi Sekolah Dasar (SD) yang menempuh pendidikan. Namun distribusi vaksin ini juga akan diberikan untuk anak usia dini yang tidak menempuh pendidikan di bangku sekolah.
“Selain anak anak sekolah SD sederajat, kita juga mengumpulkan anak anak yang tidak sekolah. Tapi kita utamakan yang sekolah dulu,” tuturnya. []
Penulis: Hernanda Salsabilla | Penyunting : Agus P Sarjono
