Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARLEMENTARIA SAMARINDA – KETUA Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengaku mendapat informasi bahwa realisasi anggaran tahun 2024 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda pada tri wulan kedua ini baru mencapai 46 persen untuk fisik dan 28 persen untuk realisasi keuangan.
Hal itu disampaikan Sri Puji Astuti kepada awak media usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Kesehatan Samarinda.
RDP yang berlangsung di ruang rapat gabungan Lantai 1 Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda. Rabu (19/06/2024) itu membahas progres Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun 2024 dan usulan program APBD Perubahan di 2024 serta rencana APBD tahun 2025.
“Hari ini Dinas Kesehatan menyampaikan realisasi anggaran murni tahun 2024 dan usulan anggaran di perubahan 2024 dan rencana program tahun 2025,” jelas Puji.
“Realisasi untuk anggaran fisik masih di bawah ketentuan Kementerian Dalam Negeri, yakni sebesar 47,5 persen. Tetapi Dinas Kesehatan baru 46 persen. Sementara realisasi keuangan hanya 28 persen, masih di bawah ketentuan nasional,” sambung politisi Partai demokrat ini.
Dia mengungkapkan, beberapa kendala yang dialami Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan anggran yakni adanya perubahan peraturan dalam pelaksanaan sebuah program, sehingga harus berhati-hati.
Kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia, karena ada pegawai yang pensiun atau meninggal dunia. Serta anggaran yang tidak kunjung turun dari pemerintah pusat.
“Ada beberapa faktor penyebab lambatnya realisasi anggran, yakni perubahan regulasi, kesiapan dari SDM, dan juga transfer dari pusat telat. Jadi ada beberapa penghambat,” ungkap Puji.
Menurut dia, serapan anggaran 2024 baik fisik dan keuangan telah sesuai pada jalurnya. Karena hampir 50 persen anggaran yang ada di Dinas Kesehatan Samarinda digunakan untuk belanja pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honor.
“Saya melihat semua berjalan sesuai progres untuk pembangunan fisik. Sedangkan anggaran di Dinas Kesehatan, pembiayaan terbesar adalah gaji dan tunjangan. Jadi belanja pegawainya mendekati 50 persen,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Samarinda Ulu ini.
Dikatakan Puji, pihaknya menekankan kepada Dinas Kesehatan Samarinda untuk meningkatkan kerjasama dengan OPD yang lain dalam melaksanakan program kerja, sehingga dapat berjalan sesuai apa yang menjadi tujuan program itu.
“Kurangnya koordinasi antar OPD sehingga program yang dijalankan tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” tutup Puji. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Agus P Sarjono
