Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BENGKAYANG- Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, terus mengintensifkan upaya untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang, Yohanes Bandan, SKM., MAP., menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir, jumlah kematian ibu menunjukkan tren penurunan. “Pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing hanya tercatat satu kasus kematian ibu,” ungkap Yohanes pada Senin (05/05/2025).
Namun, berbeda halnya dengan kematian bayi. Menurut Yohanes, tren AKB justru mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga 2024. “Pada tahun 2024, tercatat 74 kasus kematian bayi berusia 0 hingga 11 bulan, atau setara dengan 18,3 per 1.000 kelahiran hidup,” jelasnya. Pada periode tersebut, total kelahiran hidup di Kabupaten Bengkayang mencapai 4.081 jiwa.
Ia menjelaskan bahwa tingginya angka kematian bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain asfiksia, berat badan lahir rendah (BBLR), serta rendahnya kesadaran ibu untuk membawa bayi mereka ke fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, kurang optimalnya sistem rujukan dan pemantauan terhadap kasus AKI dan AKB turut menjadi tantangan dalam menekan angka kematian.
“Masih lemahnya pelibatan masyarakat, seperti kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi maupun kampanye kesehatan, turut memengaruhi tingginya angka kematian ibu dan bayi,” tambah Yohanes.
Menurutnya, penanganan AKI dan AKB tidak bisa dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta lembaga swadaya masyarakat agar intervensi dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif.
Ia juga menyoroti bahwa berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan berkontribusi terhadap permasalahan tersebut.
Terkait capaian layanan kesehatan, Yohanes memaparkan bahwa pada tahun 2024, pelayanan bagi ibu hamil mencapai 77,54 persen dari 5.891 sasaran, pelayanan persalinan 68,22 persen atau 5.881 orang, pelayanan bayi baru lahir 72,02 persen (5.596 jiwa), serta pelayanan balita sebesar 92,79 persen atau 2.129 anak. Sementara itu, cakupan layanan kesehatan usia pendidikan dasar mencapai 98,78 persen (46.080 jiwa), dan pelayanan lansia sebesar 84,13 persen (26.409 jiwa).
Namun, ia mengakui bahwa berbagai kendala masih dihadapi dalam memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, seperti terbatasnya sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitas kesehatan, hingga hambatan sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi geografis. “Akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis menjadi kendala utama yang perlu segera diatasi,” tegas Yohanes.[]
Redaksi12
