Anggaran Bapanas Dipangkas Rp160 Miliar, Bagaimana Nasib Bansos Beras?

JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai memberi dampak pada berbagai instansi, salah satunya Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (13/02/2025), mengungkapkan bahwa anggaran Bapanas mengalami pemangkasan signifikan sebesar Rp160 miliar.

Pemangkasan ini, menurut Arief, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-75.

Arief menjelaskan bahwa pagu anggaran awal Bapanas tercatat sebesar Rp329,95 miliar. Namun, setelah kebijakan efisiensi, anggaran Bapanas menjadi Rp169,05 miliar, yang berarti terjadi pengurangan sekitar 48,76 persen.

Meski demikian, meskipun anggaran mengalami pemangkasan, Arief menegaskan bahwa program-program utama Bapanas yang berkaitan dengan stabilisasi pangan, kerawanan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan akan tetap dilaksanakan.

Rincian Pemangkasan Anggaran

Selanjutnya, Arief merinci berbagai pos anggaran yang diefisienkan. Beberapa pos yang mengalami pengurangan besar antara lain alat tulis kantor (ATK) yang dipangkas sebesar 81,27 persen, serta kegiatan rapat dan seminar yang dikurangi hingga 48 persen.

Pos lainnya yang mengalami pemangkasan signifikan adalah anggaran untuk jasa konsultan yang dipangkas 100 persen, bantuan pemerintah yang berkurang hingga 64,34 persen, serta perjalanan dinas yang mengalami pemangkasan hingga 67,86 persen.

Selain itu, sejumlah anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan, sewa gedung, hingga pengadaan peralatan dan mesin juga turut mengalami efisiensi.

Namun, meskipun anggaran dipangkas, program-program penting seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta bantuan pangan bencana tetap berjalan.

Program Prioritas Tetap Berlanjut

Arief menambahkan, meskipun anggaran mengalami pengurangan, Bapanas tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program yang sudah menjadi prioritas, termasuk pengembangan usaha pengolahan pangan, sertifikasi keamanan pangan, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan.

Selain itu, bantuan pangan untuk bencana alam dan program pangan fortifikasi juga tetap dijalankan.

“Program-program ini tetap menjadi prioritas kami. Kami akan terus melakukan intervensi agar masyarakat tetap dapat mengakses pangan yang berkualitas dan terjangkau,” ujar Arief.

Selain itu, Arief juga menekankan pentingnya peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk mendukung berbagai program intervensi pangan di masa depan.

Menurutnya, dengan stok CPP yang cukup, berbagai program bantuan pangan dapat lebih cepat dan efektif dilaksanakan, baik dalam situasi darurat maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang tidak mampu.

“Ke depan, peningkatan CPP menjadi hal yang sangat penting. Ini harus dimasukkan dalam anggaran karena keberadaannya sangat vital untuk mendukung ketahanan pangan negara,” pungkasnya. []

Redaksi03