BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu menjadi fokus dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan periode 2025–2029. Penekanan ini menunjukkan komitmen legislatif dalam memastikan arah pembangunan kota berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyatakan bahwa penyusunan RPJMD bukan sekadar proses administratif, melainkan momentum strategis untuk memperjelas kembali prioritas pembangunan kota, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, terdapat empat persoalan krusial yang disorot dalam rapat penyusunan RPJMD, yaitu banjir, pelayanan air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Masukan tersebut disampaikan pihaknya untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, guna memastikan rencana lima tahunan tidak melupakan masalah nyata yang dirasakan warga sehari-hari.
“Seluruh anggota di DPRD memberi masukan ke dalam program Wali Kota Balikpapan untuk lima tahun ke depan, khususnya pada hal-hal yang sifatnya umum dan masih menjadi persoalan warga,” ujarnya, pada Senin (21/04/2025).
Pria yang kerap disapa Yono itu menekankan, banjir masih menjadi persoalan utama di sejumlah titik rawan seperti kawasan MT Haryono dan DAS Ampal. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa apabila tidak ditangani dengan serius, banjir bisa berdampak besar pada aktivitas ekonomi warga.
“Dengan adanya banjir, pertumbuhan ekonomi kita bisa lumpuh. Maka kita dorong agar ada skala prioritas khusus penanganan banjir di Kota Balikpapan,” tegasnya.
Selain banjir, DPRD juga menyoroti persoalan pelayanan air bersih. Banyak warga, kata Yono, masih mengeluhkan kualitas air dari Perumda Tirta Manuntung yang dinilai keruh dan tidak layak konsumsi. Pemasangan sambungan baru juga disebut masih tertutup untuk sebagian besar wilayah.
“PDAM kita pertajam juga, karena banyak keluhan dari masyarakat. Kita minta agar sumber mata air dibuka dan diperluas agar masyarakat bisa menikmati air bersih dengan layak,” ungkapnya.
Di bidang kesehatan, Yono menyampaikan mengenai layanan BPJS di daerah masih terbatas, hanya mencakup sekitar 148 jenis penyakit. Ia juga mendorong agar pemerintah kota berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan kebijakan layanan kesehatan gratis secara menyeluruh.
“Kalau bisa dituntaskan secara linier dengan pemerintah pusat bahwa layanan kesehatan itu harus bisa diakses gratis oleh seluruh warga,” pungkasnya.
Tak hanya itu, bagi Yono, setiap kelurahan yang belum memiliki puskesmas bisa segera difasilitasi pembangunan unit layanan kesehatan. Pihaknya pun berkomitmen untuk memastikan tidak ada masyarakat yang ditolak atau tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dasar.
Terakhir, sektor pendidikan juga menjadi perhatian DPRD. Menurut pengamatannya, pertumbuhan jumlah penduduk belum diimbangi dengan peningkatan fasilitas pendidikan yang cukup, terutama di wilayah padat penduduk. Pemkot Balikpapan diminta untuk merancang program khusus agar pendidikan bisa lebih merata dan inklusif. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Risa Nurjanah