Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ia menyoroti buruknya infrastruktur dasar dan akses jalan yang belum memadai, sehingga warga kerap kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan terpaksa berbelanja ke Malaysia.
“Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia, Pimpinan. Kita ini negara besar, NKRI, kita malu ketergantungan. Semuanya selalu dari Malaysia. Malu sebenarnya,” ujar Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (28/04/2025).
Zainal menceritakan pengalamannya menempuh perjalanan darat selama tiga hari dua malam dari Malinau menuju Krayan. Dalam perjalanan itu, ia bersama rombongan bahkan harus menginap di pinggir jalan karena kendaraan mereka terjebak dan harus diderek menggunakan alat berat saat hujan. “Indonesia sudah hampir 100 tahun merdeka, tetapi kondisi jalan di sana masih seperti itu. Saya pernah menempuh jarak 60 kilometer selama enam jam. Jakarta-Bogor saja tidak sampai satu jam,” keluhnya.
Selain jalan, kondisi jembatan di perbatasan pun memprihatinkan. Banyak jembatan yang putus, sehingga warga membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu secara swadaya agar pasokan kebutuhan pokok tetap bisa masuk ke wilayah mereka.
Akibat sulitnya akses, harga barang kebutuhan pokok di kawasan perbatasan pun melonjak tajam. Zainal mencontohkan, harga satu sak semen di Krayan bisa mencapai Rp900.000, serupa dengan harga di daerah-daerah terpencil di Papua.
Untuk membantu meringankan beban masyarakat, Pemerintah Provinsi Kaltara rutin menganggarkan subsidi angkutan orang dan barang ke perbatasan sebesar Rp15 miliar setiap tahun. Namun, Zainal menyebutkan bahwa alokasi anggaran tersebut kemungkinan berkurang pada tahun ini karena adanya kebijakan efisiensi.
Dalam upaya memperbaiki kondisi, Zainal mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berdiskusi dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur untuk membangun jalan sepanjang 124 kilometer di wilayah perbatasan. Ia berharap Komisi II DPR RI dapat mendukung realisasi rencana ini, sehingga distribusi sembako ke perbatasan tidak lagi bergantung pada Malaysia.
“Kami yang di Kaltara akan bekerja keras. Mudah-mudahan, ke depan sembako bisa dibawa dari Samarinda, bukan dari Sarawak,” pungkasnya.[]
redaksi12
