Haris Retno: Pilkada yang Ideal Harus Libatkan Rakyat Langsung

KUTAI KARTANEGARA – Pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Haris Retno Susmiyati berkesempatan menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah yang digelar di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (15/02/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan pemaparan mengenai hak warga negara dalam pesta demokrasi, baik dalam pemilihan umum (pemilu), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), hingga pemilihan kepala desa dan Rukun Tetangga.

Menurutnya, dalam kontestasi pemilu, pilpres, dan pilkada yang baru saja dilalui, seluruh warga punya hak untuk menggunakan hak pilih, tak terkecuali bagi penyandang cacat. Sengaja tidak mendata dan tidak mengundang pemegang hak pilih, termasuk penyandang cacat adalah pidana.

Meskipun demikian, ada pengecualian bagi mereka yang tinggal di beberapa wilayah di Provinsi Pegunungan dan Papua Tengah. Di daerah itu, kepala suku atau kepala adat adalah yang paling berperan dalam menentukan hak pilih, pemungutan suara dilakukan dengan sistem ikat atau sistem noken. “Di sebagian wilayah di Papua itu kepala adat yang memilih, warganya ikut,” kata doktor ilmu hukum ini.

Retno, demikian akrab disapa, juga menanggapi pertanyaan salah seorang peserta berkaitan wacana dikembalikannya pemilihan langsung menjadi pemilihan menggunakan perwakilan, yakni dalam memilih presiden dan kepala daerah.

Wacana itu memang beberapa kali mengemuka, ditawarkan sejumlah elite untuk mengembalikan pemilihan melalui perwakilan, sebab pemilihan langsung disebut boros anggaran. Menurut Retno, idealnya pemilihan dilakukan secara langsung, karena pilihan dari wakil belum tentu sama dengan yang diwakili.

Dengan sistem perwakilan, yang dapat untung bisa saja hanya wakilnya. Sehingga agar menang, kontestan pemilihan tidak perlu merayu atau memberi ‘amplop’ ke semua orang , cukup ke wakilnya. “Seperti yang saya singgung pemilihan di Papua, ketua adat yang memilih, belum tentu sesuai dengan kehendak warganya,” kata Retno.

Pemilihan melalui perwakilan, lanjut dia, sudah pasti juga akan mengurangi kuantitas partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi, padahal semua orang punya hak untuk memilih. “Pemilihan kepala daerah sebaiknya tidak dilakukan melalui perwakilan seperti itu, melainkan langsung oleh rakyat. Karena merekalah yang akan merasakan dampak atas pemimpin yang mereka pilih,” ujar Retno.

Lebih lanjut, Retno menekankan bahwa sistem pemilihan langsung memberi nilai lebih, karena pemimpin yang terpilih akan bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, akan lebih dekat dengan konstituennya. Pemilihan tidak langsung sudah pasti akan mengurangi nilai demokrasi dan keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

“Pemilihan langsung itu memberi nilai lebih bagi para anggota dewan yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, dan itu adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan hanya mendekati anggota dewan saja tanpa melibatkan masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Acara sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Kegiatan itu juga dihadiri Baharuddin Demmu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kaltim Ahmad Firdaus.

Masyarakat di Desa Rempanga terlihat antusias mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi yang dipandu oleh Haris, yang juga menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai upaya menciptakan masyarakat yang cerdas dalam berdemokrasi.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat di daerah-daerah dapat lebih memahami peran mereka dalam demokrasi dan bagaimana memilih pemimpin yang bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama. []

Penulis: Nistia Endah Juniar Prawita