Inflasi Kaltara Capai 1,29 Persen, BPS Minta Pemda Ambil Langkah Strategis

TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (y-on-y) Kalimantan Utara mencapai angka 1,29 persen pada Desember 2024. Angka ini menunjukkan adanya tekanan inflasi yang perlu segera ditangani dengan langkah strategis oleh pemerintah daerah.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara, Mas’ud Rifai, mengungkapkan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama agar tidak membebani perekonomian masyarakat.

Mas’ud mengungkapkan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan produsen dan distributor untuk menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok, serta meningkatkan pasokan komoditas yang harganya mengalami lonjakan.

“Langkah-langkah pengendalian yang tepat sangat diperlukan agar inflasi dapat terkendali dan tidak memberikan dampak negatif pada daya beli masyarakat,” kata Mas’ud di Tanjung Selor, Rabu (08/01/2025).

Menurut catatan BPS, Kota Tanjung Selor mencatatkan inflasi terendah di Kalimantan Utara dengan angka 0,40 persen, sementara Kota Tarakan menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan angka 1,60 persen. Kenaikan harga komoditas pangan, terutama bawang merah, ikan layang, dan beras, menjadi penyebab utama melonjaknya inflasi di daerah ini.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebagai kontributor utama inflasi, dengan kenaikan indeks sebesar 1,56 persen.

Selain pangan, kelompok pakaian dan alas kaki juga mengalami kenaikan harga yang signifikan dengan inflasi mencapai 4,54 persen. Tidak hanya itu, sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya turut berkontribusi pada inflasi dengan angka 5,38 persen.

Beberapa komoditas, seperti emas perhiasan, bawang merah, dan ikan layang, menjadi penyumbang inflasi terbesar, sementara komoditas lain seperti cabai rawit, air kemasan, dan daging ayam ras mengalami penurunan harga atau deflasi.

Mas’ud Rifai juga menekankan bahwa lonjakan inflasi pada Desember 2024 mengindikasikan adanya tekanan yang cukup signifikan terhadap daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga pangan yang cukup tajam diprediksi akan langsung berdampak pada pengeluaran rumah tangga,” tuturnya, seraya menambahkan bahwa upaya pengendalian inflasi yang matang sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk pada perekonomian keluarga di Kalimantan Utara.

Ke depannya, BPS mengimbau agar pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi dalam mengendalikan inflasi serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dengan harga yang terjangkau. []

Redaksi03