Kisruh PKL di Sampit, DPRD Dorong Solusi Jangka Panjang

KOTAWARINGIN TIMUR – Kisruh yang berulang antara pedagang musiman atau pedagang kaki lima (PKL) dadakan dengan pedagang pasar resmi di kawasan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, kembali menuai sorotan dari kalangan legislatif. DPRD meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan solutif agar persoalan ini tidak terus berlarut dan merugikan berbagai pihak.

Anggota Komisi II DPRD Kotim, Haryanto, menyampaikan bahwa setiap tahun permasalahan serupa selalu muncul, terutama menjelang hari-hari besar atau momen tertentu yang mengundang lonjakan aktivitas jual beli. Menurutnya, pemerintah kabupaten melalui instansi teknis yang berwenang perlu segera melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap keberadaan para pedagang tersebut.

“Permasalahan seperti ini terjadi setiap tahun. Pemerintah harus hadir untuk memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penataan,” tegasnya, Jumat (31/5/2025).

Ia menjelaskan, meskipun keberadaan pedagang musiman tidak bisa sepenuhnya dihindari karena faktor kebutuhan ekonomi dan momentum dagang, namun pemerintah tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan pedagang tetap yang selama ini mematuhi peraturan, membayar retribusi, serta menempati tempat resmi.

“Jangan sampai pedagang resmi yang tiap hari membayar retribusi merasa dirugikan karena lapak mereka tertutup atau kalah bersaing,” ujarnya menegaskan.

Haryanto mendorong Dinas Perdagangan dan instansi terkait lainnya untuk segera mengambil langkah antisipatif dan solutif. Salah satunya dengan menyediakan lokasi atau zona khusus bagi pedagang musiman, sehingga aktivitas mereka tidak menimbulkan konflik, kemacetan, atau keresahan di tengah masyarakat.

“Pemerintah bisa menyediakan zona khusus bagi pedagang musiman agar tidak mengganggu aktivitas pasar yang sudah ada,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor, termasuk antara pengelola pasar dan komunitas pedagang, guna mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik horizontal yang bisa merugikan semua pihak.

“Jangan sampai kisruh ini justru menimbulkan konflik horizontal antar sesama pedagang,” katanya. Haryanto berharap Pemkab Kotim dapat menyusun kebijakan jangka panjang yang terintegrasi, bukan hanya bersifat insidental dan reaktif setiap kali muncul gejolak di lapangan.

“Kami ingin pemerintah hadir dengan kebijakan yang adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. [] Adm04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X