Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN — Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menjadi perhatian publik di Kota Balikpapan. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan sekolah dasar (SD) setiap tahunnya.
Pada tahun ajaran 2025, jumlah lulusan SD di Balikpapan diperkirakan mencapai sekitar 16 ribu siswa. Namun, hanya sekitar 6 ribu kursi yang tersedia di SMP negeri. Artinya, lebih dari 9 ribu siswa harus mencari sekolah alternatif, yang sebagian besar bukanlah pilihan utama.
“Lalu ke mana 9.000 anak-anak kita ini? Mereka tentu berharap bisa melanjutkan ke sekolah negeri, tapi faktanya daya tampung kita terbatas,” ujar Aminuddin, Selasa (15/04/2025).
Ia menilai, dalam jangka pendek, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah swasta menjadi solusi untuk menjembatani ketimpangan ini. Namun demikian, ia mengisyaratkan bahwa ketergantungan pada sektor swasta juga menunjukkan belum meratanya sistem pendidikan yang ideal dan inklusif di Balikpapan.
Lebih lanjut, Aminuddin mendorong agar pembangunan SMP negeri baru dijadikan program prioritas tahunan. Sayangnya, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih menjadi hambatan utama.
“Ini harusnya menjadi keuntungan bagi Balikpapan. Komunikasi dengan Pemprov seharusnya lebih terbuka. Kami harap Bankeu dari provinsi bisa lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terpusat di wilayah inti kota, sementara kawasan pinggiran seperti Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Timur masih kekurangan sarana pendidikan dasar.
“Pembangunan SMP baru jangan hanya terpusat di tengah kota. Pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya pemetaan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh oleh Dinas Pendidikan. Menurutnya, kebijakan yang diambil seharusnya bersifat antisipatif, bukan sekadar responsif saat momentum PPDB tiba.
“Kita semua punya tanggung jawab. Jangan sampai setiap tahun kita hanya bicara soal kekurangan bangku sekolah, tapi minim langkah nyata,” tutupnya. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nistia Endah
