Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang dirancang Presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan hal itu, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli bahkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos), sebagai pelaksana utama program.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kotabaru, Nurviza, koordinasi terus dilakukan secara intensif, termasuk melalui pertemuan daring bersama pihak Kemensos. “Dari 291 kabupaten/kota yang mengajukan diri, Kotabaru masuk dalam 200 wilayah yang disetujui untuk tahap pertama,” ujarnya pada Selasa (15/04/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi Kemensos, Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan berasrama gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama dari kelompok Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seleksi penerimaan dilakukan secara ketat, mulai dari verifikasi data ekonomi hingga tes kemampuan akademik.
Sekolah ini akan menyediakan pendidikan jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada pelajaran akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, keterampilan vokasi, dan nasionalisme.
Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Kotabaru telah menyediakan lahan seluas 10 hektare yang berlokasi di Kecamatan Pulaulaut Kepulauan. Nurviza menambahkan bahwa berdasarkan data DTSEN, terdapat sekitar 20.000 anak dari Desil 1 dan Desil 2 yang potensial menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten akan menyiapkan tenaga pendidik, sementara pembangunan infrastruktur sekolah akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sementara itu, tanggapan positif datang dari masyarakat. Robby, warga Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, menyambut baik rencana ini. “Cuma saya juga berharap pemerintah daerah memperhatikan fasilitas dasar sekolah di setiap wilayah,” ungkapnya.
Ia menyoroti masih banyaknya sekolah di pelosok Kotabaru yang memprihatinkan. Beberapa sekolah masih beralaskan tanah, meja dan kursi tidak layak pakai, hingga gedung yang hampir roboh. Menurut Robby, kondisi ini mencerminkan kesenjangan sarana pendidikan yang perlu segera dibenahi.
“SMA di Gunung Batu Besar contohnya, kondisi bangunannya seperti gedung tahun 70-80-an. Miris rasanya melihat anak-anak sekolah di situ,” tutur Robby, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Calon Kabupaten Tanah Kambatang Lima.
Ia juga menambahkan, akses jalan menuju sekolah menjadi kendala serius, terutama saat musim hujan. “Di Jalan Kilometer 1, Sungai Durian, saat hujan deras selama dua jam saja, anak-anak tidak bisa ke SMP atau SMK,” jelasnya.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah awal perubahan, namun masyarakat menegaskan bahwa perhatian terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada juga tidak boleh diabaikan. []
Redaksi03
