Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menyatakan keprihatinannya terhadap temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masih maraknya perilaku koruptif di sektor pendidikan. Temuan ini, menurut Lalu, menjadi alarm penting yang menunjukkan perlunya langkah sistematis untuk membenahi dunia pendidikan nasional.
Dalam survei penilaian integritas (SPI) pendidikan periode 2024, indeks integritas pendidikan hanya mencatatkan skor 69,50. Skor tersebut menunjukkan bahwa praktik tidak etis seperti menyontek, plagiarisme, hingga penyunatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih banyak ditemukan.
“Temuan KPK mengenai masih maraknya perilaku koruptif di dunia pendidikan seperti menyontek, plagiat, hingga penyunatan dana BOS, sebagaimana disampaikan pada Hasil Temuan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, merupakan peringatan bagi kita semua,” kata Lalu kepada wartawan, dikutip Sabtu (26/04/2025).
Menurut Lalu, dunia pendidikan seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga nilai kejujuran dan integritas. Namun, kenyataannya, dunia pendidikan justru menjadi ladang subur bagi praktik manipulatif. “Jika sejak dini peserta didik sudah terbiasa dengan perilaku manipulatif, dampaknya bisa sangat panjang terhadap masa depan bangsa,” ujar Lalu.
Komisi X DPR RI mendorong agar penanganan masalah ini dilakukan secara menyeluruh. Lalu menekankan perlunya pembenahan tata kelola anggaran pendidikan yang lebih transparan, penguatan sistem pengawasan, serta pembiasaan nilai kejujuran dalam seluruh proses pendidikan.
“Budaya akademik harus dikembalikan pada esensinya, yakni menjunjung tinggi integritas dan etika,” tegasnya.
Lebih jauh, Lalu mengusulkan agar pendidikan antikorupsi dimasukkan secara eksplisit ke dalam kurikulum sejak jenjang sekolah dasar, tidak sekadar berbentuk teori, tetapi juga praktik sehari-hari di lingkungan sekolah, seperti kejujuran dalam ujian, penghargaan terhadap karya orisinal, serta keterbukaan dalam pengelolaan dana sekolah.
Menurut Lalu, guru dan kepala sekolah harus menjadi teladan utama dalam menanamkan karakter tersebut kepada peserta didik. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat program pendidikan karakter serta menerapkan pengawasan dana pendidikan berbasis teknologi untuk memperkecil potensi korupsi.
“Dunia pendidikan yang bersih adalah pondasi bagi Indonesia yang lebih berintegritas dan maju,” pungkas Lalu. []
Redaksi11
