Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar Tahun 2025–2029. Komitmen ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi.
“Dalam RPJMD lima tahunan yang sudah disusun sebagai panduan strategis untuk seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu prioritas utama kita adalah meningkatkan IPM Kalbar,” ujar Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat ditemui di Pontianak, Senin, 7 April 2025.
Ria Norsan menuturkan bahwa IPM Kalbar masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain, sehingga dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah, menurutnya, terus membuka ruang partisipasi publik dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan.
Berdasarkan data terakhir, IPM Kalbar pada tahun 2024 tercatat sebesar 71,19 atau mengalami peningkatan sebesar 0,72 poin (1,02 persen) dari tahun sebelumnya yang berada di angka 70,47. Peningkatan tersebut terjadi di seluruh dimensi utama pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
Untuk mendukung percepatan peningkatan IPM, Pemprov Kalbar telah melaksanakan sejumlah langkah strategis di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, dilakukan peningkatan fasilitas sekolah dan perluasan akses pendidikan nonformal. Di sektor kesehatan, digencarkan program imunisasi dan penurunan angka stunting. Sementara itu, pada sektor ekonomi, penguatan terhadap pelaku UMKM, pertanian, dan perikanan terus digalakkan.
Berbagai langkah tersebut dirangkum dalam Rencana Aksi Percepatan Peningkatan IPM Kalbar 2022–2025, yang menjadi acuan operasional dalam mempercepat laju pembangunan manusia di provinsi ini. Diharapkan, Kalimantan Barat dapat keluar dari kategori IPM sedang menuju IPM tinggi dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Selain isu peningkatan IPM, forum konsultasi juga membahas persoalan infrastruktur, khususnya penanganan jalan rusak akibat banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalbar dan menyiapkan program normalisasi sungai dan parit sebagai langkah preventif jangka panjang.
“Sedimentasi sungai sudah sangat tinggi, sehingga normalisasi menjadi prioritas. Ini penting agar tidak terjadi banjir yang merata seperti sebelumnya,” tambahnya.
Forum tersebut sekaligus menjadi wadah partisipatif masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terkait RPJMD 2025–2029. Pemerintah berharap sinergi dan keterlibatan masyarakat mampu memperkuat arah pembangunan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan seluruh warga Kalimantan Barat.[]
Redaksi10
