Pemprov Kaltim Upayakan Sistem Beasiswa Kerjasama

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur terus berupaya mewujudkan program beasiswa melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan swasta. Sistem ini memberikan kesempatan bagi penerima beasiswa untuk langsung bekerja setelah lulus.

“Kita merasa bersyukur, Alhamdulillah, karena saat ini telah ada program beasiswa Kaltim (Beasiswa Kaltim Tuntas – BKT) yang telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan swasta,” kata Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, saat menerima Tim Evaluasi BKT, Badan Pengelola BKT, unsur akademisi dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, di Ruang VVIP, Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (10/02/2025).

Beberapa perguruan tinggi telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur melalui Badan Pengelola BKT, salah satunya dengan Universitas Bakrie. Bakrie Group memiliki unit usaha berupa koperasi yang dapat menampung para penerima beasiswa BKT asal Kalimantan Timur yang kuliah di universitas tersebut.

Selain itu, ada pula kerja sama dengan Politeknik Pelayaran Barombong, Sulawesi Selatan, untuk sertifikasi kompetensi di bidang kelautan dan perikanan.

Siswa-siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Timur dikirim ke Politeknik Pelayaran Barombong untuk mengikuti ujian dan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan di bidang tersebut.

Badan Pengelola BKT juga bekerja sama dengan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), memberikan kesempatan bagi lulusan Polnes yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk mendaftar dan difasilitasi mengikuti ujian sertifikasi.

Selain itu, perhatian juga diberikan kepada pendidikan guru pengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB). Saat ini, dibutuhkan 512 guru dengan kualifikasi khusus, sementara yang sudah memiliki sertifikat kompetensi baru 149 orang.

Status kepegawaian guru-guru ini masih menjadi perbincangan, terutama mengenai apakah mereka dapat diangkat menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau hanya sebagai guru honorer.

“Ini yang saya maksud. Kerjasama seperti ini yang wajib dilakukan, sehingga anak-anak yang lulus tidak perlu repot-repot mencari kerja lagi,” ujar Akmal.

Pada kesempatan tersebut, Tim Evaluasi BKT menyarankan agar Badan Pengelola BKT lebih fokus pada penekanan visi dan misi yang selaras dengan rencana jangka panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, transparansi perlu lebih diperhatikan, baik dalam proses penjaringan calon penerima beasiswa maupun dalam pemetaan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

Tim Evaluasi juga mendorong perlunya kolaborasi yang lebih erat dengan pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dan lembaga pendidikan.

Dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Badan Pengelola BKT dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kemajuan Bumi Etam. []

Penulis: Himawan Yokominarno | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita