Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KAMBOJA – Delegasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang dipimpin oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Irjen Pol Dr. Krishna Murti, S.I.K., M.Si., menghadiri pertemuan ke-7 ASEAN SOMTC Working Group on Arms Smuggling (WG on AS) yang berlangsung di Sihanoukville, Kamboja, pada 8 April 2025. Bersama dalam delegasi turut hadir Brigjen Pol Dodied Prasetyo Aji, S.I.K., M.H.
Pertemuan tingkat regional ini menjadi wadah penting bagi negara-negara ASEAN untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman penyelundupan senjata, yang masih menjadi tantangan signifikan di kawasan Asia Tenggara. Kompleksitas geografis di wilayah ini, baik dari aspek perbatasan darat maupun laut, membuat penyelundupan senjata menjadi isu yang sulit ditangani secara unilateral.
“Penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara adalah masalah yang kompleks, mengingat tantangan geografis yang berbeda antarnegara anggota ASEAN, baik dari sisi perbatasan darat maupun maritim. Hal ini membuka potensi jalur penyelundupan yang sulit untuk diatasi tanpa adanya kerja sama yang erat antarnegara,” ujar Krishna Murti dalam sambutannya.
Selain delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN, pertemuan ini juga dihadiri oleh ASEAN Sekretariat, organisasi internasional seperti UNRCPD dan NISEA, serta perwakilan dari Timor Leste sebagai pengamat. Beragam isu turut didiskusikan, termasuk perbedaan kapasitas aparat penegak hukum antarnegara dalam menangani kasus penyelundupan senjata secara efektif.
Sebagai bentuk kontribusi Indonesia, delegasi Polri memaparkan sejumlah rekomendasi konkret yang dapat menjadi dasar penguatan kerja sama regional. Usulan tersebut meliputi percepatan pertukaran data dan informasi antarlembaga penegak hukum, harmonisasi regulasi mengenai peredaran senjata, serta peningkatan pengawasan terhadap distribusi senjata api.
“Penting untuk memperketat pengawasan penjualan dan distribusi senjata api, serta memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Kami juga mendorong pemberdayaan BTNCLO yang sudah diterapkan di 13 Polda perbatasan untuk memastikan sistem pelaporan yang terpusat dan terpadu dalam memberantas penyelundupan senjata,” lanjut Krishna Murti.
Dalam sesi pleno, para delegasi juga menyepakati pentingnya penyusunan draft Arms Smuggling Component of the Work Programme 2026–2028. Dokumen kerja tersebut diharapkan menjadi pijakan yang solid dalam merancang strategi penanggulangan penyelundupan senjata secara terstruktur di masa mendatang.
Seluruh hasil diskusi dan rekomendasi dari pertemuan ini akan dibawa ke pertemuan SOMTC ke-25 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 27 Juni 2025 di Putrajaya, Malaysia. Rangkaian pembahasan tersebut juga akan dilanjutkan dalam forum tingkat menteri AMMTC ke-19 yang akan digelar di Malaka, Malaysia, pada 8 hingga 12 September 2025, dan dihadiri oleh Kapolri sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam AMMTC.[]
Redaksi10
