Pemkab Kukar Siapkan Lahan 10 Hektare untuk Sekolah Rakyat Gratis di Desa Jonggon
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu. Lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang sebelumnya tidak termanfaatkan kini direncanakan menjadi pusat pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Pembangunan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam menjamin akses pendidikan dasar hingga menengah secara merata. Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pemerintah pusat yang ditujukan bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu agar dapat bersekolah dari jenjang SD hingga SMA secara gratis dan bermartabat.
“Meski Kukar bukan daerah percontohan nasional, kami tetap ingin berkontribusi. Tidak boleh ada satu pun anak di Kukar yang kehilangan hak atas pendidikan hanya karena kondisi ekonomi,” tegas Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, usai rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (17/04/2025).
Menurut Sunggono, pemilihan Desa Jonggon sebagai lokasi pembangunan bukan tanpa pertimbangan. Selain telah memiliki dokumen kepemilikan lahan yang jelas, kawasan tersebut juga dilengkapi infrastruktur penunjang seperti akses jalan, listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi.
“Bahkan, letaknya tidak jauh dari Sekolah Polisi Negara (SPN), sehingga berpotensi menjadi kawasan strategis pendidikan di masa depan,” ujarnya.
Berdasarkan survei internal, mayoritas sekolah di wilayah tersebut mengalami keterbatasan lahan untuk pengembangan. Maka dari itu, Pemkab Kukar memutuskan untuk mengoptimalkan aset daerah yang memenuhi syarat teknis dan administratif. Sekolah Rakyat di Jonggon nantinya ditargetkan dapat menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Meski seluruh pendanaan berasal dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar berperan sebagai inisiator dan fasilitator. Pengajuan program telah dimulai melalui platform digital, mencakup rincian kebutuhan dan kesiapan wilayah.
“Kami akan mendaftar tahun ini juga. Jika proses berjalan lancar, pembangunan bisa dimulai tahun depan,” kata Sunggono dengan optimisme.
Program ini diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini harus memilih antara membantu ekonomi keluarga atau melanjutkan pendidikan. Bagi Pemkab Kukar, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar mengejar angka, tetapi sebagai upaya membuka akses pengetahuan dan memutus rantai kemiskinan.
“Ini tentang bagaimana satu ruang kelas bisa mengubah nasib, satu buku membuka wawasan, dan satu guru mampu menginspirasi seluruh generasi,” ucap Sunggono.
Meski saat ini masih dalam tahap administrasi, inisiatif ini menjadi titik terang bagi ratusan keluarga kurang mampu di Kukar. Proses panjang masih harus dilalui—mulai dari persetujuan pusat hingga pembangunan fisik dan rekrutmen tenaga pendidik. Namun, semangat menghadirkan pendidikan sebagai hak dasar, bukan hak istimewa, menjadi landasan utama langkah ini.
Di balik rencana strategis ini, tersimpan harapan besar: suatu hari nanti, di atas tanah Jonggon yang kini masih kosong, akan berdiri ruang-ruang belajar tempat anak-anak menorehkan mimpi, mencatat masa depan, dan menemukan jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. []
Penulis: Muhammad Yusuf | Penyunting: Nistia Endah