Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkenalkan program pendidikan terobosan bernama Sekolah Rakyat yang mengusung sistem fleksibel multi entry-multi exit. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah konvensional karena tidak membatasi siswa masuk atau keluar berdasarkan kalender akademik. “Siswa bisa masuk sesuai jenjang pendidikan berdasarkan hasil asesmen, tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Prinsipnya, multi entry-multi exit bukan sekadar keluar-masuk sesuka hati, tetapi penyesuaian jenjang sesuai kompetensi,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Selasa (08/04/2025).
Kurikulum yang digunakan mengadopsi pendekatan individual, di mana capaian belajar setiap siswa dipetakan sejak awal. Hal ini dianggap penting mengingat latar belakang calon peserta didik yang beragam dan tidak homogen.
Peserta didik dari kelompok termiskin, khususnya yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi prioritas utama. Bagi anak-anak yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun memenuhi kriteria sosial, mereka tetap dapat mengikuti program ini. “Mereka adalah anak putus sekolah yang perlu direkrut kembali,” tegas Mu’ti.
Terkait tenaga pengajar, Sekolah Rakyat akan merekrut guru melalui kontrak individu non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan syarat telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia bekerja penuh waktu, dan mampu mengajar berbagai mata pelajaran. Penempatan kepala sekolah akan menyesuaikan jumlah peserta didik dan dapat mencakup tiga jenjang pendidikan dalam satu lokasi.
Program ini memiliki dasar hukum melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial bertugas melakukan pendataan sosial, sedangkan Kemendikdasmen menangani kurikulum dan tenaga pendidik.
Dengan peluncuran Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat menurunkan angka putus sekolah secara signifikan serta membuka akses pendidikan yang lebih merata dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat rentan. Program ini juga diharapkan menjadi model pembelajaran inklusif nasional yang mampu menjangkau peserta didik di luar sistem pendidikan formal. []
Penulis: Muhammad Yusuf | Penyunting: Nistia Endah
