Wagub Kalbar: Hentikan Konflik, Mulai Bangun Harmoni

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerukan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa keberadaan ribuan perusahaan di wilayahnya semestinya membawa manfaat langsung bagi daerah, bukan memicu konflik dan ketimpangan sosial.

“Pak Gubernur menugaskan kepada saya untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari sumber daya alam. Maka saya tegaskan, Kalimantan Barat bukan sekadar objek eksploitasi, tapi juga subjek pembangunan,” kata Krisantus dalam keterangannya di Pontianak, Jumat.

Banyak Perusahaan, Minim Kontribusi PAD

Menurut Krisantus, meskipun Kalbar menjadi lokasi bagi hampir seribu perusahaan, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan, kontribusi mereka terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum optimal.

“Yang saya lihat justru konflik-konflik agraria yang dipicu oleh ketidakharmonisan antara perusahaan dan masyarakat. Sedikit-sedikit lapor polisi, tanpa ada upaya preventif untuk menyelesaikan masalah secara dialogis,” tambahnya.

Ia menyayangkan masih banyak perusahaan yang belum menunjukkan itikad baik dalam membangun relasi harmonis dengan masyarakat lokal. Ketidakpedulian terhadap nilai-nilai adat dan budaya disebut turut memperkeruh hubungan antara korporasi dan komunitas setempat.

“Jangan hanya tahu mengeruk hasil bumi, harusnya diterapkan itu pepatah Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau Anda di Kalbar, hormati nilai-nilai lokal yang hidup di sini,” ujarnya.

Harapan atas Investasi yang Beretika

Krisantus menekankan, pemerintah daerah mendukung masuknya investasi, namun tidak akan mentoleransi praktik yang mengabaikan hak-hak masyarakat dan potensi daerah. Ia mengajak perusahaan untuk mengambil bagian aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal.

“Kalimantan Barat tidak boleh hanya jadi lahan untuk mencari keuntungan, tapi harus jadi tempat membangun kemakmuran bersama. Saya minta perusahaan yang hadir di sini mulai berpikir soal tanggung jawab sosial dan kontribusi riil,” pungkasnya.

Kebijakan daerah ke depan, lanjut Krisantus, akan lebih diarahkan pada optimalisasi manfaat dari investasi, dengan mendorong perusahaan untuk berperan sebagai mitra pembangunan, bukan sekadar pelaku usaha yang mengambil keuntungan sepihak. [] Adm04