PENAJAM PASER UTARA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui partisipasi aktif dalam proses evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.
Kegiatan verifikasi lapangan hybrid ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan terpusat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, pada Rabu (11/06/2025). Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, hadir langsung dalam acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak di daerah.
Dalam sambutannya, Abdul Waris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung tercapainya Kabupaten Layak Anak di PPU. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Tim Verifikasi Lapangan Hybrid, jajaran Kementerian PPPA, serta Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur.
“Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang hadir dan berkontribusi dalam kegiatan ini. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan penilaian guna meningkatkan kualitas pembangunan berbasis hak anak di daerah kita,” ujar Wakil Bupati PPU.
KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta anak itu sendiri. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Pada 2023, Kabupaten PPU berhasil meraih predikat Madya dalam penghargaan KLA. Capaian ini menjadi pemicu semangat untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melahirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan anak.
Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan program-program ramah anak. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai kelanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
RBI dirancang sebagai ruang aman, setara, dan inklusif yang tidak hanya memberi perlindungan bagi perempuan dan anak, tetapi juga menjadi pusat penguatan sarana-prasarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta pembinaan berkelanjutan.
Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif Gugus Tugas KLA dalam merumuskan dan melaksanakan strategi yang konkret. Langkah ini sejalan dengan tekad untuk mewujudkan predikat KLA yang lebih tinggi serta menjadikan PPU sebagai daerah yang benar-benar ramah dan layak bagi anak-anak.
Turut hadir secara daring dalam kegiatan ini, Plh. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak pada Kementerian PPPA RI, Nanang A. Rachman, serta Analis Kebijakan Ahli Muda DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, drg. Nova Paranoan.
Dengan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten PPU optimistis dapat memperkuat posisi sebagai daerah yang peduli terhadap perlindungan anak dan menjadikan prinsip-prinsip KLA sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. []
Penulis: Subur Priono | Penyunting: Nursiah