Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Kutai Barat menyoroti keterbatasan data terpilah dan lemahnya integrasi perspektif gender sebagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
KUTAI BARAT – Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Keterbatasan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, serta belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah, menjadi sejumlah kendala yang disoroti dalam evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2026.
Persoalan tersebut dibahas dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan kabupaten/kota yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kubar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Kamis (12/11/2026).
Kegiatan itu diarahkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program pembangunan telah memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki. Evaluasi juga menjadi sarana mengidentifikasi hambatan sekaligus menyusun langkah perbaikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat.
Dalam sambutan Bupati Kubar Frederick Edwin yang dibacakan Sekretaris DP2KBP3A, Akbar, ditegaskan bahwa penerapan PUG tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah diminta memasukkan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan.
Komitmen tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kubar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender.
Bupati juga menekankan bahwa kegiatan evaluasi tidak semestinya berhenti pada pemenuhan administrasi. Hasilnya harus digunakan untuk menilai capaian program, menemukan kekurangan, serta menentukan tindak lanjut yang dapat memperbaiki pelaksanaan pembangunan responsif gender.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan DP2KBP3A Kubar, Florensius Darin, mengatakan penerapan PUG bertujuan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses, berpartisipasi, mengendalikan, serta memperoleh manfaat pembangunan.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan, terutama belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam tahapan pembangunan, keterbatasan data terpilah, serta perlunya penguatan koordinasi dan komitmen seluruh perangkat daerah.
“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kita ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan PUG telah berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pembangunan di Kabupaten Kutai Barat semakin responsif gender,” ungkapnya.
Selain koordinasi, ketersediaan data berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur menjadi aspek penting dalam penyusunan kebijakan. Data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, sekaligus memastikan perencanaan dan penganggaran responsif gender tidak hanya bersifat formalitas.
Pemerintah Kabupaten Kubar berharap hasil evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diterapkan oleh setiap perangkat daerah. Dengan demikian, kesetaraan akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi perempuan maupun laki-laki dapat diwujudkan melalui program yang terukur dan berkelanjutan. Sebagaimana diberitakan Tnews, Kamis, (12/11/2026). []
Redaksi 03
