Pemkab Kukar bersama Bapenda Kaltim dan aparat penegak hukum memeriksa kewajiban pajak perusahaan pertambangan untuk mengoptimalkan penerimaan PBBKB yang ditargetkan melampaui Rp800 miliar pada 2027.
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membentuk tim terpadu untuk memeriksa kepatuhan pajak perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kukar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang ditargetkan melampaui Rp800 miliar pada 2027.
Pembentukan dan mekanisme pemeriksaan tim terpadu itu dibahas dalam pertemuan awal (entry meeting) pemeriksaan sektor pertambangan di Gedung Putri Karang Melanu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Bapenda Kaltim, Bapenda Kukar, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemeriksaan dilakukan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi data perpajakan perusahaan pertambangan. Pemeriksaan mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBBKB, dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Menurut Aulia, optimalisasi penerimaan pajak sektor pertambangan diperlukan karena terdapat perbedaan cukup besar antara penerimaan PBBKB Kukar dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Berdasarkan data yang disampaikannya, penerimaan PBBKB Kutim mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar baru sekitar Rp500 miliar. Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian kewajiban perpajakan perusahaan.
Aulia menilai penerimaan PBBKB Kukar seharusnya dapat lebih optimal mengingat besarnya aktivitas pertambangan batu bara di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan, penerimaan royalti batu bara Kukar tergolong besar dibandingkan daerah lain. Kondisi itu, menurutnya, mengindikasikan tingginya aktivitas produksi yang membutuhkan penggunaan alat berat dan bahan bakar dalam jumlah besar.
“Kalau produksinya lebih besar, untuk memproduksi batu bara ini dibutuhkan alat berat dan bahan bakar kendaraan. Pastinya ketika produksi lebih besar, alat beratnya lebih banyak dan penggunaan bahan bakarnya lebih banyak,” kata Aulia.
Melalui pemeriksaan dan pembenahan administrasi perpajakan tersebut, Aulia optimistis penerimaan PBBKB Kukar pada 2027 dapat melampaui Rp800 miliar. Target itu meningkat lebih dari Rp300 miliar atau lebih dari 60 persen dibandingkan angka penerimaan sekitar Rp500 miliar yang disampaikan sebelumnya.
Menurut Aulia, proyeksi peningkatan tersebut didasarkan pada potensi penerimaan pajak yang masih dapat dioptimalkan melalui pencocokan data operasional perusahaan dan kewajiban perpajakannya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kaltim Dasmiah menjelaskan, tim terpadu akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pertambangan dengan mencocokkan data yang disampaikan perusahaan dan kondisi operasional di lapangan.
Pemeriksaan tersebut antara lain meliputi kesesuaian penggunaan bahan bakar industri dengan jumlah alat berat yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan, serta pemenuhan kewajiban PAP.
“Melalui tim terpadu, pemeriksaan akan dilakukan langsung ke perusahaan-perusahaan dengan mencocokkan data autentik yang diserahkan perusahaan,” demikian penjelasan Dasmiah mengenai mekanisme pemeriksaan tersebut.
Dasmiah mengatakan, pemeriksaan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di sejumlah daerah di Kaltim, antara lain Kabupaten Berau, Kota Bontang, dan Kutim. Dalam pelaksanaannya, tim terpadu melibatkan unsur Kejaksaan dan Kepolisian untuk mendampingi proses pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.
Setelah pemeriksaan selesai, tim akan menyusun dan menandatangani berita acara sebagai bagian dari administrasi hasil pemeriksaan. Tahapan berikutnya adalah penyampaian penagihan kepada perusahaan melalui mekanisme yang disebut Penyelenggara Transfer Dana (PTD) dalam keterangan yang disampaikan.
Di sisi lain, Aulia menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan penerimaan pajak tidak selalu disebabkan ketidakpatuhan perusahaan. Perbedaan lokasi pembayaran pajak dengan wilayah operasional kendaraan juga menjadi salah satu persoalan yang perlu diperiksa.
Aulia mencontohkan perusahaan yang berkantor pusat di Samarinda atau Balikpapan, sementara kendaraan dan alat beratnya digunakan untuk kegiatan pertambangan di Kukar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam rekonsiliasi data perpajakan agar penerimaan daerah dapat mencerminkan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah operasional perusahaan.
“Ketika kendaraan ini beroperasi di Kutai Kartanegara, harapan kita pembayaran pajaknya itu ada di Kutai Kartanegara, bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada,” ujar Aulia.
Melalui pemeriksaan terpadu, Pemkab Kukar berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai potensi pajak perusahaan pertambangan, memperbaiki kesesuaian data perpajakan, serta meningkatkan penerimaan daerah pada 2027.
Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan pengawasan dan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta instansi penegak hukum dalam memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. []
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan