Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Andi Arif Agung meminta Pemkot memprioritaskan kebutuhan infrastruktur paling mendesak, termasuk pemeliharaan drainase dan penerangan jalan, menyusul penurunan anggaran daerah yang disebut mencapai hampir Rp1 triliun.
BALIKPAPAN – Berkurangnya anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan hingga hampir Rp1 triliun akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan penurunan bantuan pemerintah provinsi membuat sejumlah program pembangunan harus disesuaikan. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, meminta pemerintah daerah mendahulukan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, terutama perbaikan infrastruktur dan pelayanan lingkungan.
Andi menilai pengetatan anggaran yang terjadi pada 2026 berdampak terhadap kemampuan Pemkot Balikpapan dalam merealisasikan berbagai usulan pembangunan. Kondisi tersebut juga perlu dipahami masyarakat agar harapan terhadap pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau kita lihat, persoalan APBD kita sekarang mengalami pengetatan karena pemotongan TKD yang luar biasa signifikan. Apalagi di APBD 2026 terasa sekali, kurang lebih hampir Rp1 triliun, baik dari pusat maupun bantuan dari provinsi,” ujarnya saat ditemui pada Senin (16/11/2026) di Gedung DPRD.
Pernyataan itu disampaikan Andi seusai menggelar kegiatan reses masa sidang I Tahun 2026/2027 di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Jumat (13/11/2026) malam.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah ketua Rukun Tetangga (RT) dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), termasuk LPM Gunung Sari Ilir dan LPM Mekarsari. Pertemuan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan serta kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.
Menurut Andi, berkurangnya penerimaan daerah berdampak langsung terhadap belanja modal yang selama ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur lingkungan.
“Perputaran uang di Balikpapan ini kurang lebih Rp1 triliun sudah tidak ada seperti tahun-tahun sebelumnya. Otomatis belanja modal yang menjadi program andalan pemerintah kota juga banyak berkurang,” jelasnya.
Andi menjelaskan bahwa kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan pembangunan tidak cukup hanya disusun berdasarkan skala prioritas, tetapi juga perlu mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kalau dulu kita bicara skala prioritas, sekarang bisa dibilang di atasnya skala prioritas. Artinya, daerah-daerah yang memang paling mendesak harus kita dahulukan untuk penguatan lingkungan,” katanya.
Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi yang berkaitan dengan perbaikan jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas umum. Berbagai kebutuhan itu menjadi perhatian DPRD Balikpapan di tengah keterbatasan anggaran pembangunan.
Andi yang akrab disapa A3 mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga mengoptimalkan pemeliharaan fasilitas yang telah tersedia.
Salah satu kebutuhan yang disorot adalah pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan permukiman. Menurutnya, sebagian besar fasilitas penerangan telah terpasang sehingga perhatian perlu diarahkan pada perawatan agar tetap berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain PJU, Andi menyoroti kondisi drainase di sejumlah kawasan perkotaan, khususnya Balikpapan Tengah. Saluran air yang mengalami sedimentasi dinilai memerlukan penanganan agar tidak kehilangan fungsi akibat kurangnya pemeliharaan.
“Perawatan parit juga penting. Selama ini, khususnya di wilayah perkotaan dan Balikpapan Tengah, masih banyak drainase yang mungkin tidak berfungsi karena tidak terawat, terutama akibat sedimentasi,” tutupnya.
Dengan keterbatasan anggaran yang dihadapi Pemkot Balikpapan, Andi berharap penentuan program pembangunan lebih mengutamakan kebutuhan mendesak dan pemeliharaan fasilitas publik yang telah tersedia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan lingkungan sekaligus memastikan anggaran yang terbatas tetap memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. []
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Nursiah
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan