Investasi Rp71 Triliun, Disnakertrans Kutim Diminta Siapkan Tenaga Kerja

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman meminta Disnakertrans segera berkoordinasi dengan investor proyek gasifikasi batu bara dan kawasan ekonomi Maloy agar masyarakat lokal mendapat peluang kerja dari investasi senilai sekitar Rp71 triliun.

KUTAI TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) diminta segera mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk menyambut dua investasi besar dengan nilai gabungan sekitar Rp71 triliun. Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar berkoordinasi dengan calon investor guna memastikan masyarakat setempat memperoleh kesempatan kerja ketika proyek mulai beroperasi.

Arahan tersebut disampaikan Ardiansyah dalam malam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Sangatta, Sabtu (24/10/2026).

Dua investasi yang dimaksud meliputi proyek pengolahan batu bara menjadi metanol melalui teknologi gasifikasi dengan nilai sekitar Rp41 triliun serta rencana investasi senilai Rp30 triliun di kawasan ekonomi Maloy.

Ardiansyah menjelaskan, proyek gasifikasi batu bara telah memasuki tahap awal pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama beberapa bulan sebelumnya. Metanol yang dihasilkan dari proyek tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan energi yang berkaitan dengan bahan bakar berbasis minyak sawit.

“Dan itu tidak sedikit investasinya, sekitar 41 triliun,” kata Ardiansyah.

Sementara itu, rencana investasi di kawasan ekonomi Maloy disebut telah mencapai tahap penandatanganan di tingkat provinsi pada 21 Oktober 2026.

Ardiansyah mengungkapkan bahwa kedua proyek tersebut diperkirakan mulai berproduksi pada 2029 atau 2030. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat kontribusi Kutim terhadap perekonomian nasional.

“Dua-duanya ini akan segera berproduksi, informasinya sekitar 2029 atau 2030. Itu artinya di tahun tersebut Kutai Timur memberikan kontribusi kepada negara dengan investasi yang besar,” ujarnya.

Namun, Ardiansyah menegaskan bahwa besarnya nilai investasi harus diikuti manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan warga setempat.

“Bagaimana investasi itu memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan, terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” tegasnya.

Untuk itu, Disnakertrans diminta segera menjalin komunikasi dengan pihak perusahaan guna mengetahui kebutuhan tenaga kerja serta langkah persiapan yang harus dilakukan pemerintah daerah.

“Jangan kita hanya melihat ada perusahaan, tapi kita hanya berdiam diri. Lakukan dengan segera komunikasi,” ucapnya.

Menurut Ardiansyah, koordinasi sejak tahap persiapan investasi diperlukan agar Pemkab Kutim dapat mengidentifikasi kebutuhan perusahaan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam kegiatan usaha yang akan berkembang.

Selain kesempatan kerja langsung, kehadiran kedua investasi tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat melalui tumbuhnya kegiatan usaha dan meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Ardiansyah berharap seluruh pihak terkait bergerak lebih cepat sehingga investasi bernilai puluhan triliun rupiah tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja lokal dan kesejahteraan masyarakat Kutim. [] (ADV)

Penulis: Butsainah Yusri | Penyunting: Nursiah