Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Ketapang menyiapkan layanan kesehatan gratis di 24 puskesmas, rumah oksigen, distribusi masker, dan penguatan pemadaman untuk melindungi masyarakat dari dampak karhutla.
KETAPANG – Layanan kesehatan gratis di 24 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang untuk melindungi warga dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan darurat yang diperkuat seiring masih ditemukannya titik api dan asap di sejumlah wilayah, meskipun kondisi mulai membaik.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo memimpin rapat koordinasi darurat kekeringan dan penanganan asap di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Senin (26/10/2026). Dalam pertemuan itu, ia meminta seluruh unsur terkait melanjutkan penanganan hingga tuntas dan tidak mengendurkan kewaspadaan hanya karena jumlah titik panas menurun serta hujan mulai turun di beberapa daerah.
“Tidak boleh lengah. Penanganan harus terus dilakukan hingga tuntas,” tegas Bupati Alexander Wilyo dalam arahannya.
Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam langkah darurat tersebut. Pemkab Ketapang menyiapkan pelayanan gratis di 24 puskesmas, mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap, serta layanan rumah oksigen gratis.
Sebagaimana diberitakan Ketapang News, Senin (tanggal publikasi tidak tercantum dalam naskah sumber), pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan membatasi kegiatan yang tidak mendesak. Perhatian khusus diminta diberikan kepada kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, lanjut usia, dan warga dengan penyakit penyerta atau komorbid.
Selain menangani dampak kesehatan, Alexander menginstruksikan seluruh unsur terkait untuk mempercepat pemadaman dan memperkuat pemantauan titik panas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah kecamatan dan desa, serta perusahaan diminta meningkatkan koordinasi dalam penanganan kebakaran.
Distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan dan pembagian masker bagi warga terdampak juga menjadi bagian dari langkah yang harus dijalankan. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi darurat berlangsung.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan jangka panjang, Alexander meminta pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan perlengkapan keselamatan yang memadai. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap desa agar upaya deteksi dan pemadaman awal dapat dilakukan lebih cepat serta efektif.
Pencegahan kebakaran turut menjadi perhatian. Alexander meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Para camat dan kepala desa juga diinstruksikan memantau kondisi wilayah, segera melaporkan kejadian kebakaran, serta memberikan edukasi kepada warga. Masyarakat diingatkan untuk tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks yang berpotensi memicu kepanikan.
“Penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kita harus bersinergi, mencegah pembakaran lahan, melindungi kesehatan masyarakat, dan memastikan penanganan di lapangan berjalan maksimal,” tegasnya.
Alexander turut menyampaikan apresiasi kepada petugas lapangan dan perusahaan yang telah bekerja siang dan malam untuk memadamkan api. Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah, petugas, dunia usaha, dan masyarakat.
Melalui penguatan layanan kesehatan, percepatan pemadaman, serta pencegahan kebakaran sejak tingkat desa, Pemkab Ketapang berharap dampak asap terhadap masyarakat dapat ditekan. Langkah mitigasi juga diharapkan meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan pada masa mendatang. []
Redaksi 03
