Peternak Rugi Rp200 Juta, Massa Desak Pimpinan PLN Dicopot

Aksi jilid ketujuh Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap usaha warga, termasuk kerugian peternak yang mengaku kehilangan 7.000 ekor ayam senilai sekitar Rp200 juta.

PALANGKA RAYA – Kerugian peternak akibat gangguan pasokan listrik menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap di depan kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Palangka Raya, Jumat (30/10/2026). Massa membawa 4.000 bangkai ayam sebagai simbol dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah merugikan masyarakat.

Aksi yang memasuki jilid ketujuh tersebut tidak hanya menuntut penghentian pemadaman, tetapi juga mendesak pergantian pimpinan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng). Massa menilai persoalan pasokan listrik di Kalimantan Tengah belum ditangani secara memadai.

Koordinator lapangan aksi menyampaikan tuntutan agar pimpinan PLN di wilayah tersebut dievaluasi dan dicopot. “Tuntutan kami agar segera dicopotnya General Manager PT PLN Persero UIW Kalselteng dan jajaran manajer di Kalimantan Tengah,” ujarnya di lokasi.

Dampak gangguan listrik turut dirasakan sektor peternakan. Satrio, salah seorang peternak, mengaku kehilangan sekitar 7.000 ekor ayam berusia 16 hari. Menurut dia, kematian ternak tersebut dipicu tegangan listrik yang tidak stabil hingga mengakibatkan kerusakan pada genset cadangan.

“Kalau kerugian materil ini sekitar 200 juta rupiah karena 7.000 ekor ayam saya mati,” ungkap Satrio.

Ia mengatakan kejadian serupa bukan kali pertama dialaminya. Sebelumnya, sebanyak 5.000 ekor ayam miliknya juga mati akibat persoalan yang berkaitan dengan gangguan listrik. Dengan demikian, persoalan pasokan listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi menekan kegiatan usaha masyarakat.

Selain meminta pergantian pimpinan, demonstran menuntut PLN memberikan kompensasi atas kerusakan peralatan elektronik dan kematian ternak. Mereka juga mendesak perusahaan membuka informasi mengenai penyebab gangguan listrik serta menindaklanjuti dugaan penyimpangan internal yang disuarakan dalam aksi tersebut.

Sebagaimana diberitakan Kalteng Pos, Jumat (30/10/2026), hingga aksi berakhir tidak ada perwakilan manajemen PLN yang menemui massa. Kondisi itu membuat demonstran menyampaikan ultimatum akan mendatangi rumah jabatan pimpinan PLN apabila pemadaman listrik belum dihentikan hingga Senin mendatang.

Massa juga mengkritik minimnya respons kalangan legislatif terhadap persoalan kelistrikan tersebut. Mereka menilai perusahaan lebih mengutamakan pembentukan citra melalui media sosial daripada pembenahan pelayanan kepada pelanggan.

Tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut kini menjadi desakan agar PLN segera menjelaskan penyebab gangguan, memperbaiki keandalan pasokan listrik, serta menyiapkan mekanisme penyelesaian kerugian warga. Kepastian penanganan diperlukan agar dampak pemadaman tidak terus meluas, terutama terhadap masyarakat yang menggantungkan usaha pada ketersediaan listrik. []

Redaksi 03