Demo di Polandia Memanas, Pesawat Presiden Putar Balik

Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan ke Senegal dan kembali ke Warsawa setelah demonstrasi pecah akibat penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi, memperuncing perseteruan pemerintah dan kubu oposisi.

WARSAWA – Perseteruan politik dan kelembagaan di Polandia mulai mengganggu agenda diplomasi negara tersebut. Presiden Karol Nawrocki membatalkan kunjungan resmi ke Senegal dan memerintahkan pesawat yang ditumpanginya kembali ke Warsawa setelah demonstrasi pecah menyusul penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Swieczkowski, Jumat (30/10/2026).

Keputusan itu diambil ketika polisi antihuru-hara dikerahkan untuk mengamankan gedung Mahkamah Konstitusi dari gelombang unjuk rasa. Aksi tersebut dipicu langkah kubu pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk yang menangguhkan Swieczkowski dari jabatannya.

Setibanya di Warsawa, Nawrocki langsung menggelar pertemuan darurat dengan Swieczkowski dan Ketua Pertama Mahkamah Zbigniew Kapinski di istana kepresidenan. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perbedaan sikap antara kubu presiden dan pemerintah mengenai keabsahan kepemimpinan lembaga peradilan tertinggi itu.

Penangguhan Swieczkowski diumumkan oleh Hakim Anna Korwin-Piotrowska. Pihak pemerintah menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum. Dukungan juga datang dari Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek, yang meminta pencabutan kekebalan hukum Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski.

“Pengadilan ini seolah telah menjadi milik pribadi; kita harus mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya,” ujar Zurek.

Perdana Menteri Donald Tusk turut membenarkan langkah tersebut melalui akun media sosial X miliknya. Ia menggambarkan pembenahan lembaga peradilan sebagai proses sulit yang membutuhkan tindakan tegas untuk mengakhiri pelanggaran hukum selama pemerintahan partai Hukum dan Keadilan (PiS).

“Setelah bertahun-tahun maraknya pelanggaran hukum di bawah pimpinan PiS, ini adalah proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain,” ujar Tusk.

Di sisi lain, Korwin-Piotrowska tetap mempertahankan posisinya meskipun pihak pengadilan mempersoalkan keabsahannya sebagai ketua sementara karena belum dilantik presiden.

“Di Eropa modern, sebuah negara demokratis tidak dapat berfungsi tanpa adanya mahkamah konstitusi (…) yang bertindak sebagai penjamin hak dan kebebasan warga negara,” ujar Korwin-Piotrowska.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Sabtu (31/10/2026), keputusan penangguhan Swieczkowski memperuncing konflik antara pemerintahan berhaluan tengah pimpinan Tusk dan kelompok nasionalis sayap kanan yang mendukung PiS.

Puluhan pendukung PiS mendatangi gedung pengadilan untuk memprotes keputusan tersebut. Mereka meneriakkan slogan “Tusk pengkhianat” dan menuding perdana menteri telah melanggar hak konstitusional warga. Kepolisian melaporkan tiga demonstran ditangkap setelah menerobos barikade pengamanan.

“Tusk menginjak-injak hak konstitusional kita,” ujar seorang demonstran bernama Tomasz Zaleski kepada Agence France-Presse (AFP) di luar gedung pengadilan.

Mahkamah Konstitusi melalui akun X resminya juga mengecam tindakan pemerintah dan menyebutnya sebagai “kudeta”. Meski situs web resminya tidak dapat diakses pada Jumat malam, pihak pengadilan menegaskan Swieczkowski masih menjabat secara sah. Mereka juga menilai Korwin-Piotrowska tidak berwenang menjadi ketua sementara karena belum memperoleh pelantikan dari presiden.

Perselisihan tersebut merupakan puncak dari upaya pemerintahan Tusk selama beberapa pekan untuk mengganti hakim-hakim yang diangkat pada masa pemerintahan PiS, yang berkuasa pada 2015–2023.

Tusk, tokoh yang mendukung integrasi Polandia dengan Uni Eropa, berupaya memulihkan supremasi hukum sekaligus memperbaiki hubungan dengan Brussels. Persoalan itu mengemuka karena Mahkamah Konstitusi sebelumnya kerap memenangkan legislasi nasional ketika berhadapan dengan hukum Uni Eropa.

Namun, agenda pembenahan peradilan tersebut menghadapi perlawanan dari Nawrocki, yang dikenal sebagai tokoh independen berhaluan sayap kanan. Perbedaan sikap antara presiden dan pemerintah kini tidak hanya memicu ketegangan politik dalam negeri, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas kelembagaan dan kelangsungan agenda diplomasi Polandia. []

Redaksi 03