Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Imigrasi Bali menindak sejumlah WNA atas beragam pelanggaran, mulai dari dugaan penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas pinjol hingga overstay dan gangguan ketertiban umum.
DENPASAR – Pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Bali tidak hanya berkaitan dengan masa tinggal yang melebihi batas ketentuan, tetapi juga mencakup aktivitas usaha hingga dugaan kegiatan ilegal. Dalam rentang 31 Oktober hingga 8 November 2026, jajaran Imigrasi Bali menjatuhkan tindakan administratif terhadap sejumlah WNA, termasuk mendeportasi 15 warga Malaysia yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja sebagai pengelola pinjaman daring (pinjol).
Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA selama periode 31 Oktober hingga 6 November 2026. Dari jumlah tersebut, 15 orang merupakan warga negara Malaysia yang terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 terkait aktivitas bisnis pinjol.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menjelaskan bahwa ke-15 warga Malaysia tersebut dipulangkan dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dideportasi pada Kamis (05/11/2026), sedangkan delapan lainnya pada Jumat (6/11/2026) menggunakan penerbangan AK375 menuju Kuala Lumpur.
“Sebelumnya mereka merupakan pemegang izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) indeks D1,” kata Novyandri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis, (12/11/2026).
Selain kasus pinjol, Imigrasi Ngurah Rai menindak dua warga Rusia yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan aktivitas di luar ketentuan. WNA berinisial ET diketahui melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan meskipun menggunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan. Sementara itu, LK diduga mempromosikan vila melalui akun media sosial Telegram dengan memanfaatkan izin tinggal terbatas (ITAS) untuk pekerja jarak jauh (remote worker).
Dua WNA lainnya juga dideportasi karena pelanggaran berbeda. Warga negara Australia berinisial JWF dipulangkan pada Selasa (03/11/2026) setelah terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Adapun warga negara Inggris berinisial PJL dideportasi pada Sabtu (31/10/2026) karena tinggal melebihi batas izin atau overstay selama 65 hari.
Penindakan juga dilakukan Kantor Imigrasi Denpasar terhadap tujuh WNA dalam periode 5–8 November 2026. Lima orang dideportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada Jumat (06/11/2026).
Lima WNA yang dideportasi terdiri atas warga negara Prancis berinisial AJV, warga Rusia berinisial AS (29), warga Australia berinisial AJAO (63), warga Uganda berinisial JN (35), dan warga Belgia berinisial LML (32).
AJV dipulangkan ke Paris pada 5 November 2026 karena overstay lebih dari 60 hari. AS dideportasi menuju Moskwa pada 6 November 2026 karena diduga terlibat aktivitas prostitusi ilegal. AJAO dipulangkan ke Perth pada 7 November 2026 akibat overstay dan menolak membayar denda yang telah ditetapkan.
Pada hari yang sama, JN dideportasi menuju Entebbe atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal. Sementara itu, LML dipulangkan ke Brussel pada 8 November 2026 karena dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum Indonesia.
Adapun dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar masing-masing berinisial BDC (32), warga Nigeria, dan CYA (31), warga Ghana. Keduanya tercatat melampaui masa izin tinggal masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa seluruh orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
“Penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran. Imigrasi Bali memastikan bahwa keberadaan orang asing di Bali tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
“Penindakan ini wujud komitmen imigrasi dalam menjaga ketertiban di Bali, sejalan dengan arahan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan optimal dan penegakanhukum yang berkeadilan,” ujarnya.
Rangkaian penindakan tersebut memperlihatkan beragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mulai dari dugaan penyalahgunaan izin untuk kegiatan usaha hingga pelanggaran masa tinggal dan ketertiban umum. Pengawasan berkelanjutan diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan izin tinggal sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali. []
Redaksi 03
