Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
Pemkab Kukar dan Pemkab Kutim berkoordinasi menyambungkan akses jalan Menamang Kanan-Senambah, dengan pengembangan jalur sekitar 129 kilometer di sisi Kukar serta persiapan kajian teknis pembangunan di wilayah Kutim pada 2027.
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemkab Kutai Timur (Kutim) membahas kelanjutan pembangunan jalan penghubung antara Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, dan Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kutim. Dalam pembahasan tersebut, Pemkab Kutim menyatakan kesiapan menindaklanjuti rencana pembangunan melalui penyusunan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) dan perancangan teknis terperinci atau Detail Engineering Design (DED) sebagai persiapan pekerjaan pada 2027.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, untuk memperkuat konektivitas wilayah perbatasan. Pertemuan dengan Wakil Bupati (Wabup) Kutim, Mahyunadi, juga membahas upaya menyambungkan akses jalan yang selama ini dikembangkan dari wilayah Kukar.
“Selama ini, Kukar telah mendorong pembangunan jalan di segmen tersebut dengan panjang kurang lebih 129 kilometer. Harapannya, upaya itu diikuti oleh Kutim sehingga akses jalan yang menghubungkan kedua kabupaten dapat tersambung,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Menurut Sunggono, pembangunan jalan dari sisi Kukar belum dapat memberikan manfaat optimal apabila belum terhubung dengan jaringan jalan yang memadai di wilayah Kutim. Karena itu, kesinambungan pembangunan antardaerah menjadi salah satu perhatian dalam koordinasi tersebut.
Ia mengapresiasi respons Wabup Kutim yang menyambut baik rencana penyambungan akses jalan. Mahyunadi disebut telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempersiapkan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
Sunggono menjelaskan, dari sekitar 129 kilometer jalur yang dikembangkan di sisi Kukar, kurang lebih 50 kilometer merupakan pembukaan badan jalan baru. Sementara itu, sekitar 79 kilometer lainnya merupakan jalur yang telah memiliki akses, tetapi masih membutuhkan peningkatan kualitas.
Pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan tersebut hingga kini belum seluruhnya selesai. Pemkab Kukar terus mendorong penyelesaian akses agar jalur yang direncanakan dapat mendukung mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
Berbeda dengan pembangunan infrastruktur yang umumnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pekerjaan fisik jalan pada segmen tersebut melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan sekitar.
Sunggono menyebutkan, terdapat sekitar lima perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapat pembagian pekerjaan pembangunan jalan. Pelibatan perusahaan dilakukan untuk mendukung penyediaan akses penghubung, sementara pemerintah daerah menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan.
“Pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan perencanaan dan melakukan pengawasan melalui Dinas Pekerjaan Umum,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar menyiapkan dokumen FS dan DED untuk mendukung perencanaan teknis pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.
Selain aspek teknis, pembangunan jalan tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak pengelola kawasan, termasuk Kementerian Kehutanan. Hal ini dilakukan karena sebagian jalur yang direncanakan melintasi kawasan hutan sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan pemanfaatan kawasan yang berlaku.
Koordinasi lintas daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan jalan dari sisi Kukar dapat tersambung dengan rencana pengembangan akses di Kutim. Penyusunan kajian kelayakan dan dokumen teknis oleh Pemkab Kutim diharapkan dapat memperjelas kebutuhan pekerjaan serta tahapan pembangunan berikutnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Kukar berharap konektivitas antara Muara Kaman dan Muara Bengkal dapat terwujud secara bertahap. Penyambungan akses jalan di wilayah perbatasan diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan keterhubungan antardesa, serta mendukung aktivitas ekonomi di kedua kabupaten. [] (ADV)
Penulis: M. Reza Danuarta | Penyunting: Nursiah
